Menampilkan 310 hasil

Deskripsi Arsip
Keresidenan Aceh
Pilihan pencarian lengkap
Pratinjau Hasil Cetak Lihat:

Pedoman dan ketentuan tentang Pemberian Uang Kehormatan bagi Pegawai Negeri yang merangkap jabatan Dewan Pertimbangan Daerah (DPD), Badan Perwakilan Rakyat (BPR) dan Badan Executief (BE) sesuai pembentukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945

Pedoman dan ketentuan tentang Pemberian Uang Kehormatan bagi Pegawai Negeri yang merangkap jabatan Dewan Pertimbangan Daerah (DPD), Badan Perwakilan Rakyat (BPR) dan Badan Executief (BE) sesuai pembentukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945

Keresidenan Aceh

Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Januari 1955 Nomor Des. 18/1/23 untuk merubah instruksi Menteri Dalam Negeri Tanggal 13 Mei 1953 Nomor : Des 18/7/40 Sebagai Pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Mengatur Kedudukan Keuangan Anggota - anggota Dewan Pemerintah Daerah, Ketua, Wakil Ketua serta Anggota - anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah eresidenan Aceh

Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Januari 1955 Nomor Des. 18/1/23 untuk merubah instruksi Menteri Dalam Negeri Tanggal 13 Mei 1953 Nomor : Des 18/7/40 Sebagai Pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Mengatur Kedudukan Keuangan Anggota - anggota Dewan Pemerintah Daerah, Ketua, Wakil Ketua serta Anggota - anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah eresidenan Aceh

Keresidenan Aceh

Status Jawatan yang diserahkan ke Kabupaten Kabupaten Pasca terbentuknya Propinsi Soematera Utara yang Bertempat di Medan (Ketetapan Badan Esekutif DPR Soematera Utara Nomor 13 K.B.E/U-1949 tanggal 17 Mei 1949

Status Jawatan yang diserahkan ke Kabupaten Kabupaten Pasca terbentuknya Propinsi Soematera Utara yang Bertempat di Medan (Ketetapan Badan Esekutif DPR Soematera Utara Nomor 13 K.B.E/U-1949 tanggal 17 Mei 1949

Keresidenan Aceh

Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Soematera Utara Nomor 98/KPPSU Tahun 1949 Perihal Ketentuan Anggota-anggota Badan Excekutif DPR Kabupaten dalam Keresidenan Aceh dan Langkat Tahun 1949

Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Soematera Utara Nomor 98/KPPSU Tahun 1949 Perihal Ketentuan Anggota-anggota Badan Excekutif DPR Kabupaten dalam Keresidenan Aceh dan Langkat Tahun 1949

Keresidenan Aceh

Keputusan Badan Pekerja Dewan Perwakilan Kabuupaten Pidie Nomor 1 Tanggal 17 Djanuari 1949 Perihal Pemohonan Beberapa Pegawai Untuk Mendiami Rumah Pemerintah, Bekas Rumah Kepala Kantor Tjatu Sigli, dan lain-lain

Keputusan Badan Pekerja Dewan Perwakilan Kabuupaten Pidie Nomor 1 Tanggal 17 Djanuari 1949 Perihal Pemohonan Beberapa Pegawai Untuk Mendiami Rumah Pemerintah, Bekas Rumah Kepala Kantor Tjatu Sigli, dan lain-lain

Keresidenan Aceh

Keputusan Sidang Badan Pekerdja Dewan Kabupaten Pidiej Nomor 2 Tanggal 27/28 Djanuari 1949 diantaranya Perihal Permintaan Dewan Pertanahan Kabupaten Pidie supaya diberikan Patokan Pengutipan Bakti yang Berupa Harta dari Rakyat, dan lain-lain

Keputusan Sidang Badan Pekerdja Dewan Kabupaten Pidiej Nomor 2 Tanggal 27/28 Djanuari 1949 diantaranya Perihal Permintaan Dewan Pertanahan Kabupaten Pidie supaya diberikan Patokan Pengutipan Bakti yang Berupa Harta dari Rakyat, dan lain-lain

Keresidenan Aceh

Hasil 1 s.d 10 dari 310