Putusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Serikat No : P.U./1. Jakarta Tanggal 19 Maret 1950. Salah satunya Tentang Uang kertas.

Putusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Serikat No : P.U./1. Jakarta Tanggal 19 Maret 1950. Salah satunya Tentang Uang kertas.

Putusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Serikat No : P.U./2. Jakarta Tanggal 19 Maret 1950 Salah satunya Tentang Republik Indonesia Serikat Mengadakan Pinjaman dengan mengeluarkan surat pinjaman atas nama Pemegang (aan toonde). Jumlah pinjaman itu di Dasarkan pada Penetapan Dalam pasal 4 dan 8 dari Keputusan kami tanggal 19 maret 1950 No :P.U./1.

Putusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Serikat No : P.U./2. Jakarta Tanggal 19 Maret 1950 Salah satunya Tentang Republik Indonesia Serikat Mengadakan Pinjaman dengan mengeluarkan surat pinjaman atas nama Pemegang (aan toonde). Jumlah pinjaman itu di Dasarkan pada Penetapan Dalam pasal 4 dan 8 dari Keputusan kami tanggal 19 maret 1950 No :P.U./1.

Putusan Menteri Keuangan RIS Tanggal 6 April 1950, Tentang Memberi kesempatan Untuk Menukar dengan Cuma-cuma Bagian kiri dari uang Kertas lama yang tidak rusak degan setengah dari harga yang tertulis diatasnya, dengan uang kertas baru dari Javaschebank sampai tanggal 1 Mei 1950.

Putusan Menteri Keuangan RIS Tanggal 6 April 1950, Tentang Memberi kesempatan Untuk Menukar dengan Cuma-cuma Bagian kiri dari uang Kertas lama yang tidak rusak degan setengah dari harga yang tertulis diatasnya, dengan uang kertas baru dari Javaschebank sampai tanggal 1 Mei 1950.

Salinan Dari Daftar Ketetapan Gubernur Sumatra Negara Republik Indonesia Di Bukit Tinggi Tanggal 6-1-1948 No: 5/Bkt/U.- Mengangkat Panitia Pekerja Pencetakan ORIPS yang dimaksud dalam bagian Ke Empat dari Ketetapan kita Tanggal 29 Desember 1947 No.212/Bkt/U.

Salinan Dari Daftar Ketetapan Gubernur Sumatra Negara Republik Indonesia Di Bukit Tinggi Tanggal 6-1-1948 No: 5/Bkt/U.- Mengangkat Panitia Pekerja Pencetakan ORIPS yang dimaksud dalam bagian Ke Empat dari Ketetapan kita Tanggal 29 Desember 1947 No.212/Bkt/U.

Surat A.n Gubernur Aceh Tanggal 15 Februari 1950 No.1211/12/Um. Kepada Ketua D.P.D Provinsi Aceh, Kepada Bupati + Wedana Seluruh Aceh. tentang Salinan Instruksi Kementerian R.I.S. tanggal 3 Februari 1950 No.U.U.1-2-12 tentang Pajak.

Surat a.n Gubernur Aceh Tanggal 15 Februari 1950 No.1211/12/Um. Kepada Ketua D.P.D Provinsi Aceh, Kepada Bupati + Wedana Seluruh Aceh. tentang Salinan Instruksi Kementerian R.I.S. tanggal 3 Februari 1950 No.U.U.1-2-12 tentang Pajak.