296 hasil temuan terkait secara langsung Tidak termasuk peristilahan sempit
Pernyataan kecakapan untuk pegawai negeri dalam Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1952 tentang pernyataan kecakapan untuk pegawai negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri d.t.o ( Mr. Soenarjo ), terlampir Daftar pernyataan kecakapan untuk Pegawai - pegawai dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri
-
Pernyataan kecakapan untuk pegawai negeri dalam Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Bagian dariKHAZANAH ARSIP STATIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH ACEH
Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1952 tentang pernyataan kecakapan untuk pegawai negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri d.t.o ( Mr. Soenarjo ), terlampir Daftar pernyataan kecakapan untuk Pegawai - pegawai dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Permohonan berhenti dari T. Tjut Mahmud Thaib Wood
Surat No. 7676/10 - A.n Residen Aceh Sekretaris Keresidenan Aceh Kepala Urusan Pegawai ( Mohd Ali ) Kepada Gubernur Sumatera Utara c/q Bahagian Urusan Pegawai Perihal : Permohonan berhenti dari T. Tjut Mahmud Thaib Wood Komis Kepala B.P.G.K Kabupaten Aceh Barat
-
Permohonan berhenti dari T. Tjut Mahmud Thaib Wood
Bagian dariKHAZANAH ARSIP STATIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH ACEH
Surat No. 7676/10 - A.n Residen Aceh Sekretaris Keresidenan Aceh Kepala Urusan Pegawai ( Mohd Ali ) Kepada Gubernur Sumatera Utara c/q Bahagian Urusan Pegawai Perihal : Permohonan berhenti dari T. Tjut Mahmud Thaib Wood Komis Kepala B.P.G.K Kabupaten Aceh Barat
Bagian dariKHAZANAH ARSIP STATIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH ACEH
Surat No. 2694/5/Pg An. Koordinator Pemerintahan untuk Aceh Kepala Urusan Pegawai ( Mohd.Ali ) Kepada Bupati Aceh Barat Perihal ; Peraturan penyerahan hak pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri, terlampir Surat No. 244/5/Pq
Surat No. 2694/5/Pg An. Koordinator Pemerintahan untuk Aceh Kepala Urusan Pegawai ( Mohd.Ali ) Kepada Bupati Aceh Barat Perihal , Peraturan penyerahan hak pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri, terlampir Surat No. 244/5/Pq
-
Peraturan Penyerahan Hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai - pegawai otonom
Surat No. 1931/5/Pg An. Koordinator Pemerintahan Aceh Kepala urusan Pegawai ( Mohd. Ali ) Kepada Seluruh Bupati di Aceh, Perihal : Peraturan Penyerahan Hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai - pegawai otonom dalam jawatan Pertanian Rakyat / Perikanan Darat dan Jawatan Kehewanan Propinsi Sumatera Utara Terlampir Surat No. 12602/1/7 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No.4/U.U/1952
-
Peraturan Penyerahan Hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai - pegawai otonom
Bagian dariKHAZANAH ARSIP STATIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH ACEH
Surat No. 1931/5/Pg An. Koordinator Pemerintahan Aceh Kepala urusan Pegawai ( Mohd. Ali ) Kepada Seluruh Bupati di Aceh, Perihal : Peraturan Penyerahan Hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai - pegawai otonom dalam jawatan Pertanian Rakyat / Perikanan Darat dan Jawatan Kehewanan Propinsi Sumatera Utara Terlampir Surat No. 12602/1/7 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No.4/U.U/1952
Surat No. 3740/5/pg An. Koordinator Pemerintah Aceh Bupati t/b d.t.o ( M . Hoesin ) Kepada Koordinator Pemerintah Aceh, Koordinator Pemerintah Tapanuli, Semua Bupati Sumatera Timur, Perihal : Peraturan Penyerahan hak pengangkatan dan pemberhentian , pegawai negeri dalam Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, terlampir Salinan surat putusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Juli 1951 No. UP .33/5/7
-
Bagian dariKHAZANAH ARSIP STATIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH ACEH
Surat No. 3740/5/pg An. Koordinator Pemerintah Aceh Bupati t/b d.t.o ( M . Hoesin ) Kepada Koordinator Pemerintah Aceh, Koordinator Pemerintah Tapanuli, Semua Bupati Sumatera Timur, Perihal : Peraturan Penyerahan hak pengangkatan dan pemberhentian , pegawai negeri dalam Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, terlampir Salinan surat putusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Juli 1951 No. UP .33/5/7