296 hasil temuan terkait secara langsung Tidak termasuk peristilahan sempit
Hak pengangkatan / pemberhentian dll. dari pegawai yang selama ini diserahkan kepada Kabupaten
Surat No. 3439/5/Pg An. Koordinator Pemerintah Untuk Aceh Bupati t/b ( M. Hoesin ) Kepada Koordinator Pemerintahan Daerah Aceh, Perihal : Hak pengangkatan / pemberhentian dll. dari pegawai yang selama ini diserahkan kepada Kabupaten, terlampir Surat Gubernur Propinsi Sumatera Utara tanggal 27 September 1951 No. 13840/1/2
-
Hak pengangkatan / pemberhentian dll. dari pegawai yang selama ini diserahkan kepada Kabupaten
Bagian dariKHAZANAH ARSIP STATIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH ACEH
Surat No. 3439/5/Pg An. Koordinator Pemerintah Untuk Aceh Bupati t/b ( M. Hoesin ) Kepada Koordinator Pemerintahan Daerah Aceh, Perihal : Hak pengangkatan / pemberhentian dll. dari pegawai yang selama ini diserahkan kepada Kabupaten, terlampir Surat Gubernur Propinsi Sumatera Utara tanggal 27 September 1951 No. 13840/1/2
Surat No. 8956/1/7 An. Gubernur Propinsi Sumatera Utara Residen d/p d.t.o ( T.M Daudsjah ) Kepada Ketua Badan eksekutif D.P.R Kabupaten Pidie Perihal : Hak pengangkatan / pemberhentian dll, dari pegawai - pegawai yang selama ini diserahkan kepada Kabupaten - kabupaten
-
Bagian dariKHAZANAH ARSIP STATIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH ACEH
Surat No. 8956/1/7 An. Gubernur Propinsi Sumatera Utara Residen d/p d.t.o ( T.M Daudsjah ) Kepada Ketua Badan eksekutif D.P.R Kabupaten Pidie Perihal : Hak pengangkatan / pemberhentian dll, dari pegawai - pegawai yang selama ini diserahkan kepada Kabupaten - kabupaten
Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Bagian dariKHAZANAH ARSIP STATIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH ACEH
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1/1953 tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri , Menteri Dalam Negeri Sekretaris Jenderal d.t.o Mr. Soewarman
Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1/1953 tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri , Menteri Dalam Negeri Sekretaris Jenderal d.t.o Mr. Soewarman
-
Hak pengangkatan pegawai daerah
Surat No. 32154/1/7, An Gubernur Propinsi Sumatera Utara Bahagian Urusan Pegawai ( Chr. Lumban Gaol ) Kepada : Koordinator Pemerintah Daerah Aceh, Para Bupati Sumatera Utara, Para Walikota Sumatera Utara, Perihal : Hak pengangkatan pegawai daerah, terlampir Surat Kementerian Dalam Negeri Jakarta o. Des. 34/2/1, Surat No.UP 39/1/38
-
Hak pengangkatan pegawai daerah
Bagian dariKHAZANAH ARSIP STATIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH ACEH
Surat No. 32154/1/7, An Gubernur Propinsi Sumatera Utara Bahagian Urusan Pegawai ( Chr. Lumban Gaol ) Kepada : Koordinator Pemerintah Daerah Aceh, Para Bupati Sumatera Utara, Para Walikota Sumatera Utara, Perihal : Hak pengangkatan pegawai daerah, terlampir Surat Kementerian Dalam Negeri Jakarta o. Des. 34/2/1, Surat No.UP 39/1/38
Hak pengangkatan pegawai otonom
Surat No. a/5/Pg An. Residen Koordinator Pemerintahan Aceh Patih t/b/Sekretaris ( R.A Nainggolan ) Kepada Gubernur Sumatera Utara ( Bahagian Pegawai ) Perihal : Hak pengangkatan pegawai otonom, terlampir Surat No. 3929/5 tanggal 30 September 1952 Bupati / Kepala Daerah Kabupaten Pidie ( T.A Hasan )
-
Hak pengangkatan pegawai otonom
Bagian dariKHAZANAH ARSIP STATIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH ACEH
Surat No. a/5/Pg An. Residen Koordinator Pemerintahan Aceh Patih t/b/Sekretaris ( R.A Nainggolan ) Kepada Gubernur Sumatera Utara ( Bahagian Pegawai ) Perihal : Hak pengangkatan pegawai otonom, terlampir Surat No. 3929/5 tanggal 30 September 1952 Bupati / Kepala Daerah Kabupaten Pidie ( T.A Hasan )