296 hasil temuan terkait secara langsung Tidak termasuk peristilahan sempit
Hak mengangkat d.s.b dari pegawai
Surat No. 4400/5/Pg An. Koordinator Pemerintah Aceh Bupati t/b ( M. Hoesin ) Kepada Ketua Badan Eksekutif D.P.R.K Aceh Timur Perihal : Hak mengangkat d.s.b dari pegawai, terlampir Surat. 1901/9
-
Hak mengangkat d.s.b dari pegawai
Bagian dariKHAZANAH ARSIP STATIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH ACEH
Surat No. 4400/5/Pg An. Koordinator Pemerintah Aceh Bupati t/b ( M. Hoesin ) Kepada Ketua Badan Eksekutif D.P.R.K Aceh Timur Perihal : Hak mengangkat d.s.b dari pegawai, terlampir Surat. 1901/9
Hak mengangkat Pegawai daerah Otonom
Surat No. 16920/2/7-1951-530/5/DPRD An. Gubernur Sumatera Utara Bagian Persiapan D.P.R.D Bupati ( H.F Situmorang ) Kepada Semua Bupati Propinsi Sumatera Utara, Semua Walikota Sumatera Utara, Koordinator Pemerintahan untuk Aceh, Perihal : Hak mengangkat Pegawai daerah Otonom terlampir Salinan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 September 1951 No.Des 34/1/17
-
Hak mengangkat Pegawai daerah Otonom
Bagian dariKHAZANAH ARSIP STATIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH ACEH
Surat No. 16920/2/7-1951-530/5/DPRD An. Gubernur Sumatera Utara Bagian Persiapan D.P.R.D Bupati ( H.F Situmorang ) Kepada Semua Bupati Propinsi Sumatera Utara, Semua Walikota Sumatera Utara, Koordinator Pemerintahan untuk Aceh, Perihal : Hak mengangkat Pegawai daerah Otonom terlampir Salinan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 September 1951 No.Des 34/1/17
Hak Mengangkat, memperhentikan, dan memecat pegawai
Ketetapan Menteri Agama No. 1 tahun 1951 Menteri Agama Republik Indonesia ( K.H.A Wahid Hasjim ) Hak Mengangkat, memperhentikan, dan memecat pegawai terlampir surat Kawat No. 4409/5/Pg, No. 4409/5/Pg dan Surat Gubernur Sumatera Utara No.3558/Rahasia
-
Hak Mengangkat, memperhentikan, dan memecat pegawai
Bagian dariKHAZANAH ARSIP STATIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH ACEH
Ketetapan Menteri Agama No. 1 tahun 1951 Menteri Agama Republik Indonesia ( K.H.A Wahid Hasjim ) Hak Mengangkat, memperhentikan, dan memecat pegawai terlampir surat Kawat No. 4409/5/Pg, No. 4409/5/Pg dan Surat Gubernur Sumatera Utara No.3558/Rahasia
Surat No. 1137 a/up/51 Bupati / Ketua DPRK.AU d.t.o ( Tgk. M.Usman Aziz ) Kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara ( Bagian Desentralisasi ) Perihal : Hak pengangkatan / pemberhentian dan lain - lain dari pegawai yang selama ini diserahkan kepada Kabupaten, terlampir Surat Gubenur Sumatera Utara No. 19872/1/2
-
Bagian dariKHAZANAH ARSIP STATIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH ACEH
Surat No. 1137 a/up/51 Bupati / Ketua DPRK.AU d.t.o ( Tgk. M.Usman Aziz ) Kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara ( Bagian Desentralisasi ) Perihal : Hak pengangkatan / pemberhentian dan lain - lain dari pegawai yang selama ini diserahkan kepada Kabupaten, terlampir Surat Gubenur Sumatera Utara No. 19872/1/2
Hak pengangkatan / pemberhentian dll. dari pegawai - pegawai Jawatan Kesehatan Rakyat Daerah Aceh
Surat No. 3135/5/Pg An. Koordinator Pemerintah untuk Aceh Bupati t/b ( M Hoesin ) Kepada Koordinator Pemerintah Daerah Aceh Perihal : Hak pengangkatan / pemberhentian dll. dari pegawai - pegawai Jawatan Kesehatan Rakyat Daerah Aceh, terlampir Surat Gubernur Sumatera Utara Tanggal 28-8-1951 No. 7716/13/7
-
Hak pengangkatan / pemberhentian dll. dari pegawai - pegawai Jawatan Kesehatan Rakyat Daerah Aceh
Bagian dariKHAZANAH ARSIP STATIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH ACEH
Surat No. 3135/5/Pg An. Koordinator Pemerintah untuk Aceh Bupati t/b ( M Hoesin ) Kepada Koordinator Pemerintah Daerah Aceh Perihal : Hak pengangkatan / pemberhentian dll. dari pegawai - pegawai Jawatan Kesehatan Rakyat Daerah Aceh, terlampir Surat Gubernur Sumatera Utara Tanggal 28-8-1951 No. 7716/13/7