296 hasil temuan terkait secara langsung Tidak termasuk peristilahan sempit
Hak Mengangkat, memperhentikan, dan memecat pegawai
Ketetapan Menteri Agama No. 1 tahun 1951 Menteri Agama Republik Indonesia ( K.H.A Wahid Hasjim ) Hak Mengangkat, memperhentikan, dan memecat pegawai terlampir surat Kawat No. 4409/5/Pg, No. 4409/5/Pg dan Surat Gubernur Sumatera Utara No.3558/Rahasia
-
Hak Mengangkat, memperhentikan, dan memecat pegawai
Bagian dariKHAZANAH ARSIP STATIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH ACEH
Ketetapan Menteri Agama No. 1 tahun 1951 Menteri Agama Republik Indonesia ( K.H.A Wahid Hasjim ) Hak Mengangkat, memperhentikan, dan memecat pegawai terlampir surat Kawat No. 4409/5/Pg, No. 4409/5/Pg dan Surat Gubernur Sumatera Utara No.3558/Rahasia
Hak mengangkat Pegawai daerah Otonom
Surat No. 16920/2/7-1951-530/5/DPRD An. Gubernur Sumatera Utara Bagian Persiapan D.P.R.D Bupati ( H.F Situmorang ) Kepada Semua Bupati Propinsi Sumatera Utara, Semua Walikota Sumatera Utara, Koordinator Pemerintahan untuk Aceh, Perihal : Hak mengangkat Pegawai daerah Otonom terlampir Salinan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 September 1951 No.Des 34/1/17
-
Hak mengangkat Pegawai daerah Otonom
Bagian dariKHAZANAH ARSIP STATIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH ACEH
Surat No. 16920/2/7-1951-530/5/DPRD An. Gubernur Sumatera Utara Bagian Persiapan D.P.R.D Bupati ( H.F Situmorang ) Kepada Semua Bupati Propinsi Sumatera Utara, Semua Walikota Sumatera Utara, Koordinator Pemerintahan untuk Aceh, Perihal : Hak mengangkat Pegawai daerah Otonom terlampir Salinan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 September 1951 No.Des 34/1/17
Hak mengangkat d.s.b dari pegawai
Surat No. 4400/5/Pg An. Koordinator Pemerintah Aceh Bupati t/b ( M. Hoesin ) Kepada Ketua Badan Eksekutif D.P.R.K Aceh Timur Perihal : Hak mengangkat d.s.b dari pegawai, terlampir Surat. 1901/9
-
Hak mengangkat d.s.b dari pegawai
Bagian dariKHAZANAH ARSIP STATIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH ACEH
Surat No. 4400/5/Pg An. Koordinator Pemerintah Aceh Bupati t/b ( M. Hoesin ) Kepada Ketua Badan Eksekutif D.P.R.K Aceh Timur Perihal : Hak mengangkat d.s.b dari pegawai, terlampir Surat. 1901/9
Hak kekuasaan mengangkat dsb Pegawai Negeri
Surat No. 20020/1/7 An. Gubernur Propinsi Sumatera Utara Bagian urusan Pegawai ( Chr. Lumban Gaol ) Kepada Para Walikota Sumatera Utara, Kepala Afdelling Kantor Gubernur Sumatera Utara, Para Bupati Sumatera Utara, Koordinator Pemerintah Aceh, Perihal : Hak kekuasaan mengangkat dsb Pegawai Negeri, Terlampir Surat Kementerian Dalam Negeri No.UP.33/3/12 d.t.o ( Suratno Sastroamidjojo )
-
Hak kekuasaan mengangkat dsb Pegawai Negeri
Bagian dariKHAZANAH ARSIP STATIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH ACEH
Surat No. 20020/1/7 An. Gubernur Propinsi Sumatera Utara Bagian urusan Pegawai ( Chr. Lumban Gaol ) Kepada Para Walikota Sumatera Utara, Kepala Afdelling Kantor Gubernur Sumatera Utara, Para Bupati Sumatera Utara, Koordinator Pemerintah Aceh, Perihal : Hak kekuasaan mengangkat dsb Pegawai Negeri, Terlampir Surat Kementerian Dalam Negeri No.UP.33/3/12 d.t.o ( Suratno Sastroamidjojo )
Bagian dariKHAZANAH ARSIP STATIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH ACEH
Surat No. 54600/10-4819/SD An. Gubernur Propinsi Sumatera Utara Kepala Bagian Urusan Pegawai d.t.o ( Godeng glr. Sutan Mandame ) Kepada Residen Tapanuli, Aceh, Para Bupati Kep. Daerah Kab. di Propnsi Sumatera Utara, Para Walikota di Propinsi Sumatera Utara, Perihal : Hak kekuasaan mengangkat dan memperhentikan pegawai Negeri Kepada Residen / Kepala Daerah Keresidenan, Terlampir Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1/1953
Surat No. 54600/10-4819/SD An. Gubernur Propinsi Sumatera Utara Kepala Bagian Urusan Pegawai d.t.o ( Godeng glr. Sutan Mandame ) Kepada Residen Tapanuli, Aceh, Para Bupati Kep. Daerah Kab. di Propnsi Sumatera Utara, Para Walikota di Propinsi Sumatera Utara, Perihal : Hak kekuasaan mengangkat dan memperhentikan pegawai Negeri Kepada Residen / Kepala Daerah Keresidenan, Terlampir Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1/1953
-