296 hasil temuan terkait secara langsung Tidak termasuk peristilahan sempit
Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Bagian dariKHAZANAH ARSIP STATIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH ACEH
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1/1953 tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri , Menteri Dalam Negeri Sekretaris Jenderal d.t.o Mr. Soewarman
Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1/1953 tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri , Menteri Dalam Negeri Sekretaris Jenderal d.t.o Mr. Soewarman
-
Surat No. 8956/1/7 An. Gubernur Propinsi Sumatera Utara Residen d/p d.t.o ( T.M Daudsjah ) Kepada Ketua Badan eksekutif D.P.R Kabupaten Pidie Perihal : Hak pengangkatan / pemberhentian dll, dari pegawai - pegawai yang selama ini diserahkan kepada Kabupaten - kabupaten
-
Bagian dariKHAZANAH ARSIP STATIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH ACEH
Surat No. 8956/1/7 An. Gubernur Propinsi Sumatera Utara Residen d/p d.t.o ( T.M Daudsjah ) Kepada Ketua Badan eksekutif D.P.R Kabupaten Pidie Perihal : Hak pengangkatan / pemberhentian dll, dari pegawai - pegawai yang selama ini diserahkan kepada Kabupaten - kabupaten
Hak pengangkatan / pemberhentian dll. dari pegawai yang selama ini diserahkan kepada Kabupaten
Surat No. 3439/5/Pg An. Koordinator Pemerintah Untuk Aceh Bupati t/b ( M. Hoesin ) Kepada Koordinator Pemerintahan Daerah Aceh, Perihal : Hak pengangkatan / pemberhentian dll. dari pegawai yang selama ini diserahkan kepada Kabupaten, terlampir Surat Gubernur Propinsi Sumatera Utara tanggal 27 September 1951 No. 13840/1/2
-
Hak pengangkatan / pemberhentian dll. dari pegawai yang selama ini diserahkan kepada Kabupaten
Bagian dariKHAZANAH ARSIP STATIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH ACEH
Surat No. 3439/5/Pg An. Koordinator Pemerintah Untuk Aceh Bupati t/b ( M. Hoesin ) Kepada Koordinator Pemerintahan Daerah Aceh, Perihal : Hak pengangkatan / pemberhentian dll. dari pegawai yang selama ini diserahkan kepada Kabupaten, terlampir Surat Gubernur Propinsi Sumatera Utara tanggal 27 September 1951 No. 13840/1/2
Hak pengangkatan / pemberhentian dll. dari pegawai - pegawai Jawatan Kesehatan Rakyat Daerah Aceh
Surat No. 3135/5/Pg An. Koordinator Pemerintah untuk Aceh Bupati t/b ( M Hoesin ) Kepada Koordinator Pemerintah Daerah Aceh Perihal : Hak pengangkatan / pemberhentian dll. dari pegawai - pegawai Jawatan Kesehatan Rakyat Daerah Aceh, terlampir Surat Gubernur Sumatera Utara Tanggal 28-8-1951 No. 7716/13/7
-
Hak pengangkatan / pemberhentian dll. dari pegawai - pegawai Jawatan Kesehatan Rakyat Daerah Aceh
Bagian dariKHAZANAH ARSIP STATIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH ACEH
Surat No. 3135/5/Pg An. Koordinator Pemerintah untuk Aceh Bupati t/b ( M Hoesin ) Kepada Koordinator Pemerintah Daerah Aceh Perihal : Hak pengangkatan / pemberhentian dll. dari pegawai - pegawai Jawatan Kesehatan Rakyat Daerah Aceh, terlampir Surat Gubernur Sumatera Utara Tanggal 28-8-1951 No. 7716/13/7
Surat No. 1137 a/up/51 Bupati / Ketua DPRK.AU d.t.o ( Tgk. M.Usman Aziz ) Kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara ( Bagian Desentralisasi ) Perihal : Hak pengangkatan / pemberhentian dan lain - lain dari pegawai yang selama ini diserahkan kepada Kabupaten, terlampir Surat Gubenur Sumatera Utara No. 19872/1/2
-
Bagian dariKHAZANAH ARSIP STATIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH ACEH
Surat No. 1137 a/up/51 Bupati / Ketua DPRK.AU d.t.o ( Tgk. M.Usman Aziz ) Kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara ( Bagian Desentralisasi ) Perihal : Hak pengangkatan / pemberhentian dan lain - lain dari pegawai yang selama ini diserahkan kepada Kabupaten, terlampir Surat Gubenur Sumatera Utara No. 19872/1/2