Putusan Menteri Dalam Negeri No. UP 30/159/1 An. Menteri Dalam Negeri Kepala Bagian Pegawai ( M.A Muchtar ) 1c, Kepada Dewan Pengawas Keuangan di Bogor, Kantor Urusan Pegawai di Jakarta, Kementerian Keuangan, dan lain - lain, Memutuskan Menetapkan bahwa mereka yang nama - nama tertera dalam daftar lampiran surat putusan ini terhitung 1 Januari 1950 diangkat Jabatan dengan diberi gaji serta penghasilan - penghasilan lainnya yang berhubungan dengan jabatan mereka.

Putusan Menteri Dalam Negeri No. UP.30/154/50 mengetahui Kepala Bagian Pegawai ( Suratno Sastroamidjojo ) Memutuskan menetapkan pegawai yang tersebut namanya dalam daftar lampiran surat putusan ini terhitung 1 Juli 1950 diberikan dan keuntungan - keuntungan lainnya sesuai termuat ruang 11 daftar tersebut, Terlampir Putusan Menteri Dalam Negeri No.UP.11/11/20 dan No. UP.30/154/48

Putusan Menteri Dalam Negeri No. UP.30/154/50 mengetahui Kepala Bagian Pegawai ( Suratno Sastroamidjojo ) Memutuskan menetapkan pegawai yang tersebut namanya dalam daftar lampiran surat putusan ini terhitung 1 Juli 1950 diberikan dan keuntungan - keuntungan lainnya sesuai termuat ruang 11 daftar tersebut, Terlampir Putusan Menteri Dalam Negeri No.UP.11/11/20 dan No. UP.30/154/48

Salinan Putusan Menteri Dalam Negeri No. UP.34/21/12 Sekretaris Jenderal ( Mr. Soemarwan ) Memutuskan : Menetapkan formasi sementara pegawai Negeri Bagian Rekonstruksi pada kantor - kantor : Gubernur, Walikota Jakarta Raja, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Residen, Residen Lampung untuk tahun 1945 sebagai termaksud masing - masing dalam daftar lampiran A,B dan C

Salinan Putusan Menteri Dalam Negeri No. UP.34/21/12 Sekretaris Jenderal ( Mr. Soemarwan ) Memutuskan : Menetapkan formasi sementara pegawai Negeri Bagian Rekonstruksi pada kantor - kantor : Gubernur, Walikota Jakarta Raja, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Residen, Residen Lampung untuk tahun 1945 sebagai termaksud masing - masing dalam daftar lampiran A,B dan C

Rencana Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3/1950 - No.U.P.40/6/4.- Tanggal 30 Oktober 1950, Memutuskan Membatalkan Segala Peraturan-Peraturan yang ada, yang ditetapkan Sebelum Peraturan dalam Surat Putusan Ini Berlaku, Menetapkan Peraturan Penyerahan hak Pengangkatan dan Pemberhentian dsb. Pegawai Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Surat No. 41496/10 An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ps. Kepala bagian urusan Pegawai ( Ravei ) Kepada Koordinator Pemerintahan untuk Aceh, Semua Bupati di Tapanuli dan Sumatera Timur, Semua Kepala Jawatan Propinsi Sumatera Utara, Semua Walikota Propinsi Sumatera Utara, Perihal , Reorganisasi pekerjaan Bagian Pensiun dan Tunjangan, terlampir Surat Kementerian Dalam Negeri No.U.P 22/126/8 dan Surat Kantor urusan Pegawai No.A.51-6-5/Aw.146-29

Surat No. 41496/10 An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ps. Kepala bagian urusan Pegawai ( Ravei ) Kepada Koordinator Pemerintahan untuk Aceh, Semua Bupati di Tapanuli dan Sumatera Timur, Semua Kepala Jawatan Propinsi Sumatera Utara, Semua Walikota Propinsi Sumatera Utara, Perihal ; Reorganisasi pekerjaan Bagian Pensiun dan Tunjangan, terlampir Surat Kementerian Dalam Negeri No.U.P 22/126/8 dan Surat Kantor urusan Pegawai No.A.51-6-5/Aw.146-29

Salinan Djawatan Urusan Umum Pegawai Kramat 132, Jakarta. P. 1 A/3986, Tanggal 26 Oktober 1950 Kepada Semua Kementerian-Kementerian dan Instansi-instansi yang berhak Mengangkat Pegawai. Perihal Penjelasan Mengenai jabatan / Gaji Menurut Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 1950 Tanggal 10 Oktober 1950.

Salinan lembaran Negara No.64 Tahun 1950 Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 1950 Presiden Republik Indonesia. Diantaranya Memutuskan Pasal I, Pasal 2 Ayat 1 Huruf didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat Tahun 1950 No. 16 Dihapuskan Seluruhnya dan Diganti sebagai Berikut "Jumlah-jumlah (R.65.-) termaktub dalam Pasal 9 ayat 1 P.G.P. 1948 diganti dengan (R.97,50.-).