Surat No. UP 38/46/28 An. Menteri Dalam Negeri, Kepala Biro Kepegawaian ( Sukijat ) 1c. Kepada semua Gubernur, Residen,Bupati, Walikota, Walikota Jakarta Raya, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kantor Penyelenggara Pendidikan Mahasiswa Kementerian Dalam Negeri di Yogyakarta, perihal : Memperhitungkan masa kerja pada Badan - badan semi pemerintah dan Partikelir sebagai masa kerja untuk menentukan pensiun terlampir surat Kantor Urusan Pegawai No. A.19-38-20/Aw.19-3-

Surat No. UP 38/46/28 An. Menteri Dalam Negeri, Kepala Biro Kepegawaian ( Sukijat ) 1c. Kepada semua Gubernur, Residen,Bupati, Walikota, Walikota Jakarta Raya, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kantor Penyelenggara Pendidikan Mahasiswa Kementerian Dalam Negeri di Yogyakarta, perihal : Memperhitungkan masa kerja pada Badan - badan semi pemerintah dan Partikelir sebagai masa kerja untuk menentukan pensiun terlampir surat Kantor Urusan Pegawai No. A.19-38-20/Aw.19-3-

Memori Timbang Terima Pemerintah Daerah Tk. II Aceh Selatan

Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat, Nr 41, 1950. Presiden Republik Indonesia Serikat. Menetapkan Undang-undang darurat Tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat.

Kumpulan daftar besetting atau formasi pegawai negeri dalam seluruh Daerah Tk. II Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Surat No. 27548/1/7 An. Gubernur Propinsi Sumatera Utara Bagian Urusan Pegawai ( Chr. Lumban Gaol ) Kepada Koordinator Pemerintah Daerah Aceh, Perihal : Ketetapan Menteri Dalam Negeri tanggal 7-5-1952 No. UP.39/1/38 terlampir Kutipan Menteri Dalam Negeri

Surat No. 27548/1/7 An. Gubernur Propinsi Sumatera Utara Bagian Urusan Pegawai ( Chr. Lumban Gaol ) Kepada Koordinator Pemerintah Daerah Aceh, Perihal : Ketetapan Menteri Dalam Negeri tanggal 7-5-1952 No. UP.39/1/38 terlampir Kutipan Menteri Dalam Negeri

Ketetapan Gubernur Sumatera Negara Republik Indonesia di Pematang Siantar tanggal 22 Juni 1946No. 128.a. Diperbaiki paling akhir tanggal 28 Mei 1947, diperbaiki lagi tanggal 19 Februari 1948 ( ( Mr. Teuku Mohd. Hasan )

Ketetapan Gubernur Sumatera Negara Republik Indonesia di Pematang Siantar tanggal 22 Juni 1946No. 128.a. Diperbaiki paling akhir tanggal 28 Mei 1947, diperbaiki lagi tanggal 19 Februari 1948 ( ( Mr. Teuku Mohd. Hasan )

Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Utara No. 49/I/PSU Sekretaris ( Tengkoe Soeleiman ) Menetapkan terhitung mulai tanggal ketetapan ini mencabut penyerahan pegawai - pegawai yang masuk dalam lingkungan Jawatan Keuangan,Umum, Penerangan, Sosial, Pertanian Rakyat dan P.P.K kepada Kabupaten di Daerah Aceh, yang dimaksud dalam ketetapan Badan Eksekutif Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara dahulu di Kutaradja tanggal 31 Mei 149 no. 30/KBE/U/49