Urusan Pengangkatan

Taksonomi

Kode

Catatan Cakupan

Catatan sumber

Tampilkan Catatan

Peristilahan hirarkis

Urusan Pengangkatan

Istilah-istilah equivalen

Urusan Pengangkatan

Istilah berkaitan

Urusan Pengangkatan

296 Deskripsi Arsip results for Urusan Pengangkatan

296 hasil temuan terkait secara langsung Tidak termasuk peristilahan sempit

Peraturan Pemerintah tentang daftar pernyataan kecakapan untuk pegawai Negeri

Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1952, Memutuskan membatalkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.16 tahun 1950 dan peraturan termuat dalam Biljblab No. 11403 dan menetapkan Peraturan Pemerintah tentang daftar pernyataan kecakapan untuk pegawai Negeri, Presiden Republik Indonesia ( Soekarno ) Menteri Urusan Pegawai d.t.o Soeroso, Menteri Kehakiman Moehammad Nasroen, terlampir Lembaran Negara Republik Indonesia No.15 tahun 1952

-

Peraturan Pemerintah tentang daftar pernyataan kecakapan untuk pegawai Negeri

Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1952, Memutuskan membatalkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.16 tahun 1950 dan peraturan termuat dalam Biljblab No. 11403 dan menetapkan Peraturan Pemerintah tentang daftar pernyataan kecakapan untuk pegawai Negeri, Presiden Republik Indonesia ( Soekarno ) Menteri Urusan Pegawai d.t.o Soeroso, Menteri Kehakiman Moehammad Nasroen, terlampir Lembaran Negara Republik Indonesia No.15 tahun 1952

Peraturan Penyerahan hak pengangkatan dan pemberhentian , pegawai negeri dalam Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Surat No. 3740/5/pg An. Koordinator Pemerintah Aceh Bupati t/b d.t.o ( M . Hoesin ) Kepada Koordinator Pemerintah Aceh, Koordinator Pemerintah Tapanuli, Semua Bupati Sumatera Timur, Perihal : Peraturan Penyerahan hak pengangkatan dan pemberhentian , pegawai negeri dalam Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, terlampir Salinan surat putusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Juli 1951 No. UP .33/5/7

-

Peraturan Penyerahan hak pengangkatan dan pemberhentian , pegawai negeri dalam Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Surat No. 3740/5/pg An. Koordinator Pemerintah Aceh Bupati t/b d.t.o ( M . Hoesin ) Kepada Koordinator Pemerintah Aceh, Koordinator Pemerintah Tapanuli, Semua Bupati Sumatera Timur, Perihal : Peraturan Penyerahan hak pengangkatan dan pemberhentian , pegawai negeri dalam Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, terlampir Salinan surat putusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Juli 1951 No. UP .33/5/7

Peraturan Penyerahan Hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai - pegawai otonom

Surat No. 1931/5/Pg An. Koordinator Pemerintahan Aceh Kepala urusan Pegawai ( Mohd. Ali ) Kepada Seluruh Bupati di Aceh, Perihal : Peraturan Penyerahan Hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai - pegawai otonom dalam jawatan Pertanian Rakyat / Perikanan Darat dan Jawatan Kehewanan Propinsi Sumatera Utara Terlampir Surat No. 12602/1/7 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No.4/U.U/1952

-

Peraturan Penyerahan Hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai - pegawai otonom

Surat No. 1931/5/Pg An. Koordinator Pemerintahan Aceh Kepala urusan Pegawai ( Mohd. Ali ) Kepada Seluruh Bupati di Aceh, Perihal : Peraturan Penyerahan Hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai - pegawai otonom dalam jawatan Pertanian Rakyat / Perikanan Darat dan Jawatan Kehewanan Propinsi Sumatera Utara Terlampir Surat No. 12602/1/7 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No.4/U.U/1952

Hasil 201 s.d 210 dari 296