Surat No. 269/38/Peg A.n Koordinator Pemerintahan Daerah Aceh, Sekretaris ( R. Marjono Danoebroto ) Kepada Menteri Pertanian, Perihal : Penetapan golongan pendidikan

Surat No. 16922/2/7-1951- 529/5/DPRD An. Gubernur Sumatera Utara Bagian Persiapan D.P.R.D Bupati ( H.F Situmorang ) Perihal : Penetapan D.P.R Kabupaten Barito tentang delegasi hak pengangkatan pegawai terlampir Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 September 1951 No.Des 26/22/29

Surat No. 16922/2/7-1951- 529/5/DPRD An. Gubernur Sumatera Utara Bagian Persiapan D.P.R.D Bupati ( H.F Situmorang ) Perihal : Penetapan D.P.R Kabupaten Barito tentang delegasi hak pengangkatan pegawai terlampir Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 September 1951 No.Des 26/22/29

Surat No. 60576/10 5335/SD An. Gubernur Propinsi Sumatera Utara, Kepala Bagian Urusan Pegawai d.t.o Godang glr Sutan Mandame.1c Kepada Para Residen di Propinsi Sumatera Utara, Perihal : Pencatatan kembali bekerja seorang pegawai yang telah menjalankan cuti diluar tanggungan Negara, terlampir Surat Menteri Dalam Negeri No. U.P.26/59/4

Surat No. 60576/10 5335/SD An. Gubernur Propinsi Sumatera Utara, Kepala Bagian Urusan Pegawai d.t.o Godang glr Sutan Mandame.1c Kepada Para Residen di Propinsi Sumatera Utara, Perihal : Pencatatan kembali bekerja seorang pegawai yang telah menjalankan cuti diluar tanggungan Negara, terlampir Surat Menteri Dalam Negeri No. U.P.26/59/4

Keputusan Sidang Badan Pekerjaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan pada hari Senin tanggal 25 April 1949 No.4 perihal tentang Peraturan pengumpulan padi/beras, pengangkutan dan pengawasannya.

Peratuan Pemerintah No. 50 ( ketikan tidak jelas terlihat ) tentang peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1947 Presiden Republik Indonesia Memutuskan Menetapkan Peraturan perubahan peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1947 Ditetapkan di Yogjakarta Presiden Republik Indonesia ( Soekarno ), Terlampir Surat No. 2297/Peg/M Perihal : Pengembalian ongkos perawaan dan pengobatan

Surat No. 54842/10 An. Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara PS. Kepala Bagian Urusan Pegawai ( Ravei ), Kepada Koordinator Pemerintahan Untuk Aceh, Semua Bupati dan Walikota di Sumatera Utara, Tapanuli, Sumatera Timur dan semua Kepala Kepala Jawatan di Sumatera Utara, Perihal : Pemberian uang duka / Penghibur kepada janda atau ahli waris lainnya dari pegawai Negeri Sipil yang telah tewas dalam melakukan kewajibannya karena tindakan gerombolan, terlampir surat edaran No. U.P 23/22/31

Surat No. 54842/10 An. Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara PS. Kepala Bagian Urusan Pegawai ( Ravei ), Kepada Koordinator Pemerintahan Untuk Aceh, Semua Bupati dan Walikota di Sumatera Utara, Tapanuli, Sumatera Timur dan semua Kepala Kepala Jawatan di Sumatera Utara, Perihal : Pemberian uang duka / Penghibur kepada janda atau ahli waris lainnya dari pegawai Negeri Sipil yang telah tewas dalam melakukan kewajibannya karena tindakan gerombolan, terlampir surat edaran No. U.P 23/22/31

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 92,1954 dan No. 51 tahun 1954 tentang pemberian tunjangan Istimewa kepada Kelurga pegawai yang tewas ( Penjelasan dalam tambahan Lembaran Negara No.668 ) Presiden Republik Indonesia Soekarno, Wakil Perdana Menteri II d.t.o Zainul Arifin, Menteri Keuangan d.t.o Tjoktohadisurjo