Urusan Pengangkatan

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Urusan Pengangkatan

Equivalent terms

Urusan Pengangkatan

Associated terms

Urusan Pengangkatan

296 Archival description results for Urusan Pengangkatan

296 results directly related Exclude narrower terms

Peraturan Penyerahan hak pengangkatan dan pemberhentian , pegawai negeri dalam Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Surat No. 3740/5/pg An. Koordinator Pemerintah Aceh Bupati t/b d.t.o ( M . Hoesin ) Kepada Koordinator Pemerintah Aceh, Koordinator Pemerintah Tapanuli, Semua Bupati Sumatera Timur, Perihal : Peraturan Penyerahan hak pengangkatan dan pemberhentian , pegawai negeri dalam Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, terlampir Salinan surat putusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Juli 1951 No. UP .33/5/7

Pengangkatan dsb. Pegawai otonom didasarkan pada hak kekuasaan menurut surat putusan M.D.N

Surat No. 3760/5/Pg An. Koordinator Pemerintahan Aceh Bupati t/b ( M. Hoesin ) Kepada Semua Gubenur Kepala Daerah Propinsi di seluruh Negara Republik Indonesia, semua D.P.D Kabupaten/ Kota, K.U.P Jakarta, Perihal : Pengangkatan dsb. Pegawai otonom didasarkan pada hak kekuasaan menurut surat putusan M.D.N tanggal 30-10-1950 No.3/1950 UP.40/6/4, terlampir Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 30 Juni 1951 No. 10/41/11

Hak pengangkatan / pemberhentian dll. dari pegawai yang selama ini diserahkan kepada Kabupaten

Surat No. 3439/5/Pg An. Koordinator Pemerintah Untuk Aceh Bupati t/b ( M. Hoesin ) Kepada Koordinator Pemerintahan Daerah Aceh, Perihal : Hak pengangkatan / pemberhentian dll. dari pegawai yang selama ini diserahkan kepada Kabupaten, terlampir Surat Gubernur Propinsi Sumatera Utara tanggal 27 September 1951 No. 13840/1/2

Mengangkat pegawai yang tersebut namanya dalam daftar ( Mohd. Rasjid )

Keputusan Menteri Kehakiman No. UP/1/7/127 An. Menteri Kehakiman Kepala Jawatan Imigrasi Kepala Bagian urusan Pegawai ( Tulisan tidak jelas terlihat ) Kepada Gubernur Aceh, Memutuskan Mengangkat pegawai yang tersebut namanya dalam daftar ( Mohd. Rasjid ) terhitung 1 Juli 1951 dan diberikan gaji juga keuntungan yang lain sesuai Jabatannya

Pencatatan kembali bekerja seorang pegawai yang telah menjalankan cuti diluar tanggungan Negara

Surat No. 60576/10 5335/SD An. Gubernur Propinsi Sumatera Utara, Kepala Bagian Urusan Pegawai d.t.o Godang glr Sutan Mandame.1c Kepada Para Residen di Propinsi Sumatera Utara, Perihal : Pencatatan kembali bekerja seorang pegawai yang telah menjalankan cuti diluar tanggungan Negara, terlampir Surat Menteri Dalam Negeri No. U.P.26/59/4

Penyelenggaraan peraturan pensiun baru

Surat No. K.8/73/9 An. Kepala Kantor Urusan Pegawai Kepala Bagian Pensiun dan tunjangan u.b Kepala Biro C t.t.d ( D.C Van Der Geugten ) Perihal : Penyelenggaraan peraturan pensiun baru, Kepada Para Menteri, terlampir Surat Komisariat Agung No. Alg 33/4/44, Surat Kantor Urusan Pegawai No. K.8/58/16, Surat no. K.8/53/9a,Surat No, K.8/67/8, Surat No.8/57/3

Bantuan Biaya Perjalanan Kursis dan Pelajar

Surat No.36715/12 An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Kepala Bagian Pemerintahan Umum u.b Reperendaris ( J. Arnold Simandjoentak ) Kepada Pemangku Jawatan Koordinator Pemerintahan untuk Aceh, Para Bupati di Propinsi Sumatera Utara, Walikota Medan , Perihal : Bantuan biaya perjalanan kursis dan Pelajar, Terlampir Peraturan Menteri Perburuhan Republik Indonesia No. 64/ tahun 1953 tentang Bantuan Biaya Perjalanan Kursis dan Pelajar

Results 121 to 130 of 296