Surat No. 27548/1/7 An. Gubernur Propinsi Sumatera Utara Bagian Urusan Pegawai ( Chr. Lumban Gaol ) Kepada Koordinator Pemerintah Daerah Aceh, Perihal : Ketetapan Menteri Dalam Negeri tanggal 7-5-1952 No. UP.39/1/38 terlampir Kutipan Menteri Dalam Negeri

Kumpulan daftar besetting atau formasi pegawai negeri dalam seluruh Daerah Tk. II Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat, Nr 41, 1950. Presiden Republik Indonesia Serikat. Menetapkan Undang-undang darurat Tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat.

Memori Timbang Terima Pemerintah Daerah Tk. II Aceh Selatan

Surat No. UP 38/46/28 An. Menteri Dalam Negeri, Kepala Biro Kepegawaian ( Sukijat ) 1c. Kepada semua Gubernur, Residen,Bupati, Walikota, Walikota Jakarta Raya, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kantor Penyelenggara Pendidikan Mahasiswa Kementerian Dalam Negeri di Yogyakarta, perihal : Memperhitungkan masa kerja pada Badan - badan semi pemerintah dan Partikelir sebagai masa kerja untuk menentukan pensiun terlampir surat Kantor Urusan Pegawai No. A.19-38-20/Aw.19-3-

Surat No. UP 38/46/28 An. Menteri Dalam Negeri, Kepala Biro Kepegawaian ( Sukijat ) 1c. Kepada semua Gubernur, Residen,Bupati, Walikota, Walikota Jakarta Raya, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kantor Penyelenggara Pendidikan Mahasiswa Kementerian Dalam Negeri di Yogyakarta, perihal : Memperhitungkan masa kerja pada Badan - badan semi pemerintah dan Partikelir sebagai masa kerja untuk menentukan pensiun terlampir surat Kantor Urusan Pegawai No. A.19-38-20/Aw.19-3-

Surat No. 3770/5/Pg, Residen Koordinator Pemerintah Aceh ( R. Marjono Danoebroto ) Kepada Gubernur Sumatera Utara, Perihal : Mencabut kembali hak pengangkatan dan pemberhentian dan sebagainya dari Pegawai Negeri yang diserahkan Kepada Koordinator Pemerintah Daerah Aceh, terlampir Surat No. 32422/i/7

Surat No. 3770/5/Pg, Residen Koordinator Pemerintah Aceh ( R. Marjono Danoebroto ) Kepada Gubernur Sumatera Utara, Perihal : Mencabut kembali hak pengangkatan dan pemberhentian dan sebagainya dari Pegawai Negeri yang diserahkan Kepada Koordinator Pemerintah Daerah Aceh, terlampir Surat No. 32422/i/7

Keputusan Menteri Kehakiman No. UP/1/7/127 An. Menteri Kehakiman Kepala Jawatan Imigrasi Kepala Bagian urusan Pegawai ( Tulisan tidak jelas terlihat ) Kepada Gubernur Aceh, Memutuskan Mengangkat pegawai yang tersebut namanya dalam daftar ( Mohd. Rasjid ) terhitung 1 Juli 1951 dan diberikan gaji juga keuntungan yang lain sesuai Jabatannya

Keputusan Menteri Kehakiman No. UP/1/7/127 An. Menteri Kehakiman Kepala Jawatan Imigrasi Kepala Bagian urusan Pegawai ( Tulisan tidak jelas terlihat ) Kepada Gubernur Aceh, Memutuskan Mengangkat pegawai yang tersebut namanya dalam daftar ( Mohd. Rasjid ) terhitung 1 Juli 1951 dan diberikan gaji juga keuntungan yang lain sesuai Jabatannya