Salinan Surat kantor urusan pegawai bagian pensiun dan tunjangan jalan diponegoro 59. No.K.8/29/5. Bandung, 25 April 1955. Perihal Iuran pegawai daerah Otonoom.

Salinan Surat kantor urusan pegawai bagian pensiun dan tunjangan jalan diponegoro 59. No.K.8/29/5. Bandung, 25 April 1955. Perihal Iuran pegawai daerah Otonoom.

Salinan surat Keterangan Kepala jabatan Pemerintahan umum, Menerangkan bahwa pemegang surat ini T.R.M.Ranta bekas ulubalang bobasan Takengon, sekarang berada di kutaraja di bawah pengawasan pemerintah bermaksud akan berangkat ke Takengon dalam dua tiga hari ini, lamanya lebih kurang 20 hari disana. Kutaraja,2 Maret 1948

Salinan surat Keterangan Kepala jabatan Pemerintahan umum, Menerangkan bahwa pemegang surat ini T.R.M.Ranta bekas ulubalang bobasan Takengon, sekarang berada di kutaraja di bawah pengawasan pemerintah bermaksud akan berangkat ke Takengon dalam dua tiga hari ini, lamanya lebih kurang 20 hari disana. Kutaraja,2 Maret 1948

Ketetapan Wakil Perdana Menteri RI No. 1 dan Petikan daftar ketetapan Wakil Perdana Menteri RI No. 11 tentang Pencabutan ketetapan Komisaris Pemerintah Pusat RI No. 7/IH/PPD/1948 tanggal 14 Agustus 1948 tentang Pemberian tunjangan dan tulah-tulah PNS di Daerah Sumatera Utara tahun 1949

Ketetapan Wakil Perdana Menteri RI No. 1 dan Petikan daftar ketetapan Wakil Perdana Menteri RI No. 11 tentang Pencabutan ketetapan Komisaris Pemerintah Pusat RI No. 7/IH/PPD/1948 tanggal 14 Agustus 1948 tentang Pemberian tunjangan dan tulah-tulah PNS di Daerah Sumatera Utara tahun 1949

Pencabutan ketetapan Komisaris Pemerintah Pusat RI No. 7/IH/PPD/1948 tanggal 14 Agustus 1948 tentang Pemberian tunjangan dan tulah-tulah PNS di Daerah Sumatera Utara tahun 1949

Surat No. 25478/1/7., tanggal 13 desember 1951, tentang pelaksanaan ketetapan Kepala Kantor Urusan Pegawai tertanggal jogjakarta, 19-10-1949 No. 1629/A dan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1951

Surat No. 25478/1/7., tanggal 13 desember 1951, tentang pelaksanaan ketetapan Kepala Kantor Urusan Pegawai tertanggal jogjakarta, 19-10-1949 No. 1629/A dan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1951

Surat No. 8804/1/5, tanggal 8 Maret 1952, tentang pembayaran uang pemulihan, terlampir peraturan-peraturan pemberian uang pemulihan kepada pegawai negeri.