Instruksi Pemerintah no.1 tahun 1950. Tentang Tindakan-tindakan Berhubungan dengan Penggabungan Daerah-Daerah Bagian dan Daerah-Daerah Lainnya Kepada Republik Indonesia.

Instruksi Pemerintah no.1 tahun 1950. Tentang Tindakan-tindakan Berhubungan dengan Penggabungan Daerah-Daerah Bagian dan Daerah-Daerah Lainnya Kepada Republik Indonesia.

Surat No. 4359/Rahasia.- tanggal 04 November 1952 dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara kepada Para Gubernur para Residen, Bupati dan Wali Kota tentang surat No. DDx 2/1/30.- tanggal 22 Oktober 1952 tentang Kedudukan dan nasib Pamong Desa

Surat No. 4359/Rahasia.- tanggal 04 November 1952 dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara kepada Para Gubernur para Residen. Bupati dan Wali Kota tentang surat No. DDx 2/1/30.- tanggal 22 Oktober 1952 tentang Kedudukan dan nasib Pamong Desa

Surat No. 314/Peg/Rahasia.- tanggal 27 November 1952 dari Residen Koordinator Pemerintahan untuk Aceh kepada Gubernur Sumatera Utara di Medan tentang surat No. 718/ Rahasia tentang 19 November 1952 tentang Kedudukan dan Nasip Pamong Desa

Surat No. 314/Peg/Rahasia.- tanggal 27 November 1952 dari Residen Koordinator Pemerintahan untuk Aceh kepada Gubernur Sumatera Utara di Medan tentang surat No. 718/ Rahasia tentang 19 November 1952 tentang Kedudukan dan Nasip Pamong Desa

Berkas Kedudukan dan status Kepala Desa Provinsi Sumatera Utara tahun 1952

Surat No. 6873/5.- tanggal 7 Oktober 1952 dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Aceh Timur kepada Residen Koordinator Pemerintahan untuk Aceh di Kutaradja tentang Kedudukan Kepala Mukim

Surat No. 6873/5.- tanggal 7 Oktober 1952 dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Aceh Timur kepada Residen Koordinator Pemerintahan untuk Aceh di Kutaradja tentang Kedudukan Kepala Mukim

Kementerian Dalam Negeri R.I. No. AE 10/2/7.- Tanggal 21 Agustus 1950. Surat Pengantar Diantaranya Peraturan Pemerintah No.31/1950 Tentang Berlakunya U.U. No. 2, 3, 10 dan 11 tahun 1950.tentang pembentukan Kabupaten di Jawa Barat