Berkas Kedudukan dan status Kepala Desa Provinsi Sumatera Utara tahun 1952

Surat No. 4359/Rahasia.- tanggal 04 November 1952 dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara kepada Para Gubernur para Residen, Bupati dan Wali Kota tentang surat No. DDx 2/1/30.- tanggal 22 Oktober 1952 tentang Kedudukan dan nasib Pamong Desa

Salinan. Lembaran Negara Republik Indonesia. No. 52,1955. Sumatra Daerah-daerah Otonomi Provinsi Pembentukan Undang-undang Darurat No.16 Tahun 1955, Tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonomi Provinsi di Sumatra (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara No. 855).

Peraturan Pemerintahan pengganti Undang-undang No.5 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Sumatra Utara. Salah satunya Mencabut Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintahan No.8/Des/W.K.P.M. tahun 1949 Tentang Pembagian Sumatra Utara Menjadi Dua Provinsi.

Kutipan dari Daftar Surat Putusan Gubernur Aceh No.765/G/P. Tanggal 21/12/1950 diantaranya : Mulai 1-1-1951 Menyerahkan Kepada Provinsi Aceh Pemerintahan Daerah Kenegerian, Mukim dan Kampong Dalam Daerah Aceh.

Lampiran Surat Pengantar K.D.N. R.I Tanggal 16/08/1950 No.AE 10/2/5.- Undang-Undang No.10.11.14. tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Surat Mendagri No. C.30/1/9 Tanggal 29 Agustus 1950 tentang Penghapusan pemerintahan Keresidenan Di seluruh jawa dan Sumatra Mulai tanggal 15 Agustus 1950.

Surat Dari Gubernur Aceh tanggal 16 Agustus 1950, No. 3679/5/Peg.- Perihal Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. No.2 Tahun 1950. tentang lapangan pekerjaan, susunan pimpinan tugas kewajiban Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Sumatra Selatan.

Peraturan Pemerintahan pengganti Undang-undang No.5 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Sumatra Utara. Salah satunya Mencabut Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintahan No.8/Des/W.K.P.M. tahun 1949 Tentang Pembagian Sumatra Utara Menjadi Dua Provinsi.