Surat Dari Gubernur Aceh tanggal 15 September 1950 No.4164/5/Peg. Perihal Salinan Putusan Menteri Dalam Negeri tanggal 16/08/1950. No.Up.23/6/21.- tentang pemberian tunjangan kepada pemangku jabatan

Peraturan keseridenan Aceh No. 3.- tanggal 10 Desember 1946 tentang Pemilihan keuchik. Imum. Kepala Negara dan Angota-angota Dewan Kabupaten Aceh Besar

Peraturan Keresidenan Aceh No. 3.-tanggal 10 Desember 1946 tentang Pemilihan Keuchik. Imum. Kepala Negeri dan Anggota-anggota Dewan Kabupaten Aceh Pidie

Peraturan Keresidenan Aceh No. 3.-tanggal 10 Desember 1946 tentang Pemilihan Keuchik. Imum. Kepala Negeri dan Anggota-anggota Dewan Kabupaten Aceh Selatan

Peraturan Keresidenan Aceh No. 3.-tanggal 10 Desember 1946 tentang Pemilihan Keuchik. Imum. Kepala Negeri dan Anggota-anggota Dewan Kabupaten Aceh Tengah

Surat No. 6873/5.- tanggal 7 Oktober 1952 dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Aceh Timur kepada Residen Koordinator Pemerintahan untuk Aceh di Kutaradja tentang Kedudukan Kepala Mukim

Surat No. 314/Peg/Rahasia.- tanggal 27 November 1952 dari Residen Koordinator Pemerintahan untuk Aceh kepada Gubernur Sumatera Utara di Medan tentang surat No. 718/ Rahasia tentang 19 November 1952 tentang Kedudukan dan Nasip Pamong Desa

Surat No. 10939/1-560/6 DD.- tanggal 10 Maret 1954 dari Gubernur Propinsi Sumatera Utara kepada Koordinator Pemerintahan Daerah Aceh di Kutaradja tentang No. 593/10.- tanggal 18 Februari 1954 dan 2249/1-49/6/DD tanggal 09 Februari 1953 tentang Pemisahan Daerah Kampung Gewat menjadi dua Daerah Kampung ( Gewat dan Mungkur)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Sumatra Utara, Meliputi Daerah Keresidenan Aceh, Sumatra Timur dan Tapanuli, Ditetapkan di Jakarta.

Salinan. Lembaran Negara Republik Indonesia. No. 52,1955. Sumatra Daerah-daerah Otonomi Provinsi Pembentukan Undang-undang Darurat No.16 Tahun 1955, Tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonomi Provinsi di Sumatra (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara No. 855).