Surat Dari Gubernur Aceh tanggal 16 Agustus 1950, No. 3679/5/Peg.- Perihal Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. No.2 Tahun 1950. tentang lapangan pekerjaan, susunan pimpinan tugas kewajiban Kementerian Dalam Negeri

Surat Dari Gubernur Aceh tanggal 16 Agustus 1950, No. 3679/5/Peg.- Perihal Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. No.2 Tahun 1950. tentang lapangan pekerjaan, susunan pimpinan tugas kewajiban Kementerian Dalam Negeri

Surat Dari Gubernur Aceh tanggal 15 September 1950 No.4164/5/Peg. Perihal Salinan Putusan Menteri Dalam Negeri tanggal 16/08/1950. No.Up.23/6/21.- tentang pemberian tunjangan kepada pemangku jabatan

Surat Dari Gubernur Aceh tanggal 15 September 1950 No.4164/5/Peg. Perihal Salinan Putusan Menteri Dalam Negeri tanggal 16/08/1950. No.Up.23/6/21.- tentang pemberian tunjangan kepada pemangku jabatan

Salinan. Lembaran Negara Republik Indonesia. No. 52,1955. Sumatra Daerah-daerah Otonomi Provinsi Pembentukan Undang-undang Darurat No.16 Tahun 1955, Tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonomi Provinsi di Sumatra (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara No. 855).

Salinan. Lembaran Negara Republik Indonesia. No. 52,1955. Sumatra Daerah-daerah Otonomi Provinsi Pembentukan Undang-undang Darurat No.16 Tahun 1955, Tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonomi Provinsi di Sumatra (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara No. 855).

Salinan Radiogram Dari Menteri Dalam Negeri Kepada Gubernur Aceh No. 119/0351 Tanggal 13 Januari 1950 Tentang Hapusnya Provinsi Sumatra Utara.

Salinan Radiogram Dari Menteri Dalam Negeri Kepada Gubernur Aceh No. 119/0351 Tanggal 13 Januari 1950 Tentang Hapusnya Provinsi Sumatra Utara.

Radiogram Dari Menteri Dalam Negeri Kepada Gubernur Aceh No. 119/0351 tanggal 15 Januari 1950 tentang Hapusnya Provinsi Sumatra Utara.

Perbaikan/Perubahan Undang-undang No. 10. 11. 14 tahun 1950 Tentang pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan jawa Barat.