Surat No. UP 23/10/35, tanggal 23 Mei 1952, Dari A.n Menteri Dalam Negeri Kepada 1. Semua Gubernur, 2. Semua Residen/Koordiantor, 3. Semua Bupati, 4. Semua Walikota, 5. Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, tentang Peraturan Pemerintahan tentang perubahan persentasi tunjangan kemahalan daerah. Terlampir salinan Peraturan Pemerintah no. 26 tahun 1952.

Surat No. UP.23/22/47., tanggal 20 November 1952, dari A.n Menteri Dalam negeri kepada Para Gubernr, Residen/Koordinator, Bupati, Walikota , dan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, tentang Pelaksanaan ketetapan Kepala K.U.P. tertanggal 1952 Yogyakarta, 19-10-1949 No. 1629/A dan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1951

Surat No. UP.23/22/47., tanggal 20 November 1952, dari A.n Menteri Dalam negeri kepada Para Gubernr, Residen/Koordinator, Bupati, Walikota , dan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, tentang Pelaksanaan ketetapan Kepala K.U.P. tertanggal 1952 Yogyakarta, 19-10-1949 No. 1629/A dan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1951

Surat tanggal 21 Juni 1956, dari A.n. kepala kantor Urusan Pegawai kepada Gubernur Sumatera Utara, perihal masa kerja yang dapat dihargai untuk pensiun menurut U.U.20/1952

Surat tanggal 21 Juni 1956, dari A.n. kepala kantor Urusan Pegawai kepada Gubernur Sumatera Utara, perihal masa kerja yang dapat dihargai untuk pensiun menurut U.U.20/1952

Surat Putusan No. U.P. 19/107/17 yang menetapkan untuk mencabut kembali surat putusan tanggal 6-1-1952 No. U.P./4/34 untuk bagian yang mengenai pemberian kenaikan gaji keapada Zaini Bakri, R, Abdul Wahab, M. Sahim Hasjimy

Surat Putusan No. U.P. 19/107/17 yang menetapkan untuk mencabut kembali surat putusan tanggal 6-1-1952 No. U.P./4/34 untuk bagian yang mengenai pemberian kenaikan gaji keapada Zaini Bakri, R, Abdul Wahab, M. Sahim Hasjimy

Surat telex Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan gaji Kepala Daerah Tk. I dan Tk. II dalam Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Surat No. Des.22/19/8, tanggal 15 juli 1954, dari A.n. Menteri Dalam Negeri kepada Semua D.P.D.S. / Gubernur Kepala Daerah Propinsi,Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Semua D.P.D.S.Kabupaten ,Kota Besar/Kecil, dan Badan Pemerintahan Harian Kotapraja Jakarta Raya, perihal Tafsiran pasal 17 Undang-undang No. 20 tahun 1952. Terlampir : Surat no. A.25-19-32/Aw 30-18

Surat No. Des.22/19/8, tanggal 15 juli 1954, dari A.n. Menteri Dalam Negeri kepada Semua D.P.D.S. / Gubernur Kepala Daerah Propinsi,Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Semua D.P.D.S.Kabupaten ,Kota Besar/Kecil, dan Badan Pemerintahan Harian Kotapraja Jakarta Raya, perihal Tafsiran pasal 17 Undang-undang No. 20 tahun 1952. Terlampir : Surat no. A.25-19-32/Aw 30-18