Surat No. UP 23/10/35, tanggal 23 Mei 1952, Dari A.n Menteri Dalam Negeri Kepada 1. Semua Gubernur, 2. Semua Residen/Koordiantor, 3. Semua Bupati, 4. Semua Walikota, 5. Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, tentang Peraturan Pemerintahan tentang perubahan persentasi tunjangan kemahalan daerah. Terlampir salinan Peraturan Pemerintah no. 26 tahun 1952.

Surat No. UP 23/10/35, tanggal 23 Mei 1952, Dari A.n Menteri Dalam Negeri Kepada 1. Semua Gubernur, 2. Semua Residen/Koordiantor, 3. Semua Bupati, 4. Semua Walikota, 5. Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, tentang Peraturan Pemerintahan tentang perubahan persentasi tunjangan kemahalan daerah. Terlampir salinan Peraturan Pemerintah no. 26 tahun 1952.

Surat No. S.E. 13a/C, tanggal 21 Mei 1952, dari Kepala kantor Pusat Perbendaharaan kepada Semua pembuat daftar gaji di Sumatera Utara, perihal tentang kenaikan gaji pokok,perubahan rayon kemahalan dan persentasi tunjagan kemahalan mulai 1 mei 1952, terlampir surat No. S.E 13/C.

Surat No. S.E. 13a/C, tanggal 21 Mei 1952, dari Kepala kantor Pusat Perbendaharaan kepada Semua pembuat daftar gaji di Sumatera Utara, perihal tentang kenaikan gaji pokok,perubahan rayon kemahalan dan persentasi tunjagan kemahalan mulai 1 mei 1952, terlampir surat No. S.E 13/C.

Surat No. Des. 26/10/45., tanggal 27 oktober 1955, dari A.n. Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa timur, tentang Peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai bulanan organik yang digaji berdasarkan P.G.P.

Surat No. Des. 26/10/45., tanggal 27 oktober 1955, dari A.n. Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa timur, tentang Peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai bulanan organik yang digaji berdasarkan P.G.P.

Surat No. Des. 22/1/17, tanggal 5 Januari 1954, perihal Surat keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun para pegawai Bangsa Asing yang berdiam di Luar Indonesia. Terlampir Surat edaran K.U.P. tanggal 10-11-1953 No. 25-26-26/AW

Surat No. Des. 22/1/17, tanggal 5 Januari 1954, perihal Surat keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun para pegawai Bangsa Asing yang berdiam di Luar Indonesia. Terlampir Surat edaran K.U.P. tanggal 10-11-1953 No. 25-26-26/AW

Surat No. A 5-10-40/Aw 95-30, tanggal 19 Mei 1952, dari A.n. Menteri Urusan Pegawai kepada 1. semua kementerian,2. Dewan Perwakilan Rakyat, 3. Dewan Pengawas Keuangan, 4. Mahkamah Agung, 5. Kabinet Presiden, 6. Kabinet Perdana Menteri, 7. Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung, 8. Kepala Jawatan perbendaharaan dan Kas-kas Negeri (Kementerian Keuangan), perihal kenaikan gaji pokok P.G.P. dengan 20%

Keputusan Rapat Badan Pekerja Dari K.N.I Daerah Aceh tanggal 23 Mei 1946 No.12 Perihal tentang Kupon beras Untuk Keuchik-Keuchik dan Wakil-wakil keuchik.