Urusan Gaji

Taksonomi

Kode

Catatan Cakupan

Catatan sumber

Tampilkan Catatan

Peristilahan hirarkis

Urusan Gaji

Istilah-istilah equivalen

Urusan Gaji

Istilah berkaitan

Urusan Gaji

71 Deskripsi Arsip results for Urusan Gaji

71 hasil temuan terkait secara langsung Tidak termasuk peristilahan sempit

Tafsiran pasal 17 Undang-undang No. 20 tahun 1952

Surat No. Des.22/19/8, tanggal 15 juli 1954, dari A.n. Menteri Dalam Negeri kepada Semua D.P.D.S. / Gubernur Kepala Daerah Propinsi,Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Semua D.P.D.S.Kabupaten ,Kota Besar/Kecil, dan Badan Pemerintahan Harian Kotapraja Jakarta Raya, perihal Tafsiran pasal 17 Undang-undang No. 20 tahun 1952. Terlampir : Surat no. A.25-19-32/Aw 30-18

-

Tafsiran pasal 17 Undang-undang No. 20 tahun 1952

Surat No. Des.22/19/8, tanggal 15 juli 1954, dari A.n. Menteri Dalam Negeri kepada Semua D.P.D.S. / Gubernur Kepala Daerah Propinsi,Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Semua D.P.D.S.Kabupaten ,Kota Besar/Kecil, dan Badan Pemerintahan Harian Kotapraja Jakarta Raya, perihal Tafsiran pasal 17 Undang-undang No. 20 tahun 1952. Terlampir : Surat no. A.25-19-32/Aw 30-18

Surat No. UP.23/22/47, tentang Pelaksanaan ketetapan Kepala K.U.P. tertanggal 1952 Yogyakarta, 19-10-1949 No. 1629/A dan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1951

Surat No. UP.23/22/47., tanggal 20 November 1952, dari A.n Menteri Dalam negeri kepada Para Gubernr, Residen/Koordinator, Bupati, Walikota , dan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, tentang Pelaksanaan ketetapan Kepala K.U.P. tertanggal 1952 Yogyakarta, 19-10-1949 No. 1629/A dan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1951

-

Surat No. UP.23/22/47, tentang Pelaksanaan ketetapan Kepala K.U.P. tertanggal 1952 Yogyakarta, 19-10-1949 No. 1629/A dan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1951

Surat No. UP.23/22/47., tanggal 20 November 1952, dari A.n Menteri Dalam negeri kepada Para Gubernr, Residen/Koordinator, Bupati, Walikota , dan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, tentang Pelaksanaan ketetapan Kepala K.U.P. tertanggal 1952 Yogyakarta, 19-10-1949 No. 1629/A dan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1951

Hasil 1 s.d 10 dari 71