Keputusan Sidang Badan Executif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan hari Sabtu tanggal 19 November 1949 No.18 Perihal tentang Surat permintaan Credit Ketua B.E.DPR Kabupaten Aceh Selatan tanggal 14/11/1949 No.1 untuk Keperluan uang bangunan P.D.G.a Rp.600.000.

Keputusan Sidang Badan Executif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan pada hari kamis tanggal 13 Oktober 1949, No.8 perihal tentang Motor Boot"Setia Boedi"yang telah dibeli Gubernur Sumatera Utara di Kotaraja yang telah diserahkan Beliau dengan surat tanggal 7/4/1949 No.1520/11/Gso/0 Kepada Bupati Aceh Selatan tanggal 21/7/1949 No.1545/11 Diserahkan Kepada D.P.R.Kas.

Keputusan Sidang Badan Executif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 1949 No.9 perihal tentang Pengangkatan kembali Pegawai-pegawai bahagian keuangan di kantor Bupati Aceh Selatan dan Kantor-kantor kewedaan yang telah diberhentikan dengan hormat,pada jabatan Keuangan Kabupaten Aceh Selatan.

Salinan Radiogram K.P.P.S.U tanggal 11/06/1949 No.I/U tentang Permohonan penjelasan lengkap berkenaan Keputusan No 16, 17, 21, 22 dan 24/pem/pdri guna menghilangkan keraguan dalam menjalankan urusan sipil yang berkaitan dengan pamongpraja dan jabatan-jabatan yang tidak termasuk dalam lingkungan Dinas Provinsi Sumatera Utara.

Surat No.702/5/Um tanggal 8 Februari 1951 mengenai Pengendalian pemerintahan Daerah Aceh berdasarkan ketetapan Jml.menteri/tanggal 22/1/1951 No.UP37/1/18 kami telah ditunjuk sebagai Koordinator Pemerintahan Untuk Aceh yang bertanggung jawab Kepada Paduka tuan Gubernur Sumatera Utara.

Kementerian Dalam Negeri Jakarta No.Des.18/1/37 Tanggal 23 Januari 1952 Perihal tentang Pengiriman Pedoman untuk D.P.R.Daerah dalam menetapkan Peraturan-peraturan tentang uang sidang,uang jalan,uang menginap,uang kehormatan,dan uang Representatif.

Surat Kementerian Dalam Negeri Jakarta No.Des.18/1/24 Tanggal 28 Januari 1955 Perihal perubahan Pasal 3 Instruksi Menteri Dalam Negeri Tanggal 13 Mei 1953 No.Des. 18/7/40. Kepada semua Gubernur Kepala daerah,Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,Walikota Jakarta Raya,Semua Residen,Semua Bupati Dan SEmua Wlikota.

Surat dari Kepala Urusan Pegawai tanggal 6 Juni 1950 Kuta Raja No.2592/3/Peg. Perihal Salinan Dari Surat Menteri Dalam Negeri R.I di Jogjakarta tanggal 26/5/1950 No.E 8/2/13 Dikirimkan Dengan Hormat Kepada Ketua D.P.D Provinsi Aceh di Kota Raja Bupati-bupati Aceh /Langkat.

Surat Dari Bagian Pegawai Kantor Gubernur Sumatra Utara tanggal 16 Juli 1952 No.19324/1/7. perihal Iuran Pensiunan Anggota D.P.R. Pegawai Negeri Non Aktif. disampaikan kepada Koordinator Pemerintah Daerah Aceh Di Kotaraja, Semua Bupati kepala Daerah Kabupaten di Sumatera Timur dan Tapanuli, Walikota Besar medan dan Semua Walikota di Provinsi Sumatra Utara.

Surat Kepala Urusan Pegawai Pemerintahan untuk Aceh ,Kotaraja tanggal 7 Juni 1952 No.2571/5/Pg perihal Iuran pensiunan Anggota D.P.R Pegawai Negeri Non Aktif terlampir Surat Gubernur Sumatera Utara Tanggal 21 Mei 1952 No.14393/1/2 dan Lampirannya Ditujukan Kepada Saudara Bupati-Bupati Seluruh Aceh.