320 hasil temuan terkait secara langsung Tidak termasuk peristilahan sempit
Surat Kepala Urusan Pegawai Pemerintahan untuk Aceh ,Kota Raja tanggal 7 Juni 1952 No.2571/5/Pg
Surat Kepala Urusan Pegawai Pemerintahan untuk Aceh ,Kotaraja tanggal 7 Juni 1952 No.2571/5/Pg perihal Iuran pensiunan Anggota D.P.R Pegawai Negeri Non Aktif terlampir Surat Gubernur Sumatera Utara Tanggal 21 Mei 1952 No.14393/1/2 dan Lampirannya Ditujukan Kepada Saudara Bupati-Bupati Seluruh Aceh.
-
Surat Kepala Urusan Pegawai Pemerintahan untuk Aceh ,Kota Raja tanggal 7 Juni 1952 No.2571/5/Pg
Bagian dariKHAZANAH ARSIP STATIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH ACEH
Surat Kepala Urusan Pegawai Pemerintahan untuk Aceh ,Kotaraja tanggal 7 Juni 1952 No.2571/5/Pg perihal Iuran pensiunan Anggota D.P.R Pegawai Negeri Non Aktif terlampir Surat Gubernur Sumatera Utara Tanggal 21 Mei 1952 No.14393/1/2 dan Lampirannya Ditujukan Kepada Saudara Bupati-Bupati Seluruh Aceh.
Surat Kepada Paduka Tuan Bupati Aceh tengah No.77/5.
Surat Kepada Paduka Tuan Bupati Aceh tengah perihal tentang minta dikirim salinan keputusan dewan perwakilan Aceh. tanggal 18 januari 1948 No.77/5.
-
Surat Kepada Paduka Tuan Bupati Aceh tengah No.77/5.
Bagian dariKHAZANAH ARSIP STATIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH ACEH
Surat Kepada Paduka Tuan Bupati Aceh tengah perihal tentang minta dikirim salinan keputusan dewan perwakilan Aceh. tanggal 18 januari 1948 No.77/5.
Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No.E 8/2/13.
Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No.E 8/2/13. Tanggal 26 Mei 1950 Perihal Uang Kehormatan dsb. kepada Para Gubernur di Jawa dan Sumatra.
-
Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No.E 8/2/13.
Bagian dariKHAZANAH ARSIP STATIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH ACEH
Surat No.30192/1/7 An. Gubernur Propinsi Sumatera Utara, Bahagian Urusan pegawai d.t.o Chr. Lumban Gaol, Salinan Komis ( Mohd. Ali ) Perihal : Penjelasan P.P 59 tahun 1951 pasal 11 huruf b terlampir Salinan Surat Kementerian Urusan Pegawai No. M.2558/41.9/52 Perihal : Penjelasan tentang P.P 59 tahun 1951 pasal 11 huruf b, Surat No. 45162/1/7, Surat No 4993/1/7
Surat Kementerian Dalam Negeri Jakarta No.Des.18/1/24
Surat Kementerian Dalam Negeri Jakarta No.Des.18/1/24 Tanggal 28 Januari 1955 Perihal perubahan Pasal 3 Instruksi Menteri Dalam Negeri Tanggal 13 Mei 1953 No.Des. 18/7/40. Kepada semua Gubernur Kepala daerah,Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,Walikota Jakarta Raya,Semua Residen,Semua Bupati Dan SEmua Wlikota.
-
Surat Kementerian Dalam Negeri Jakarta No.Des.18/1/24
Bagian dariKHAZANAH ARSIP STATIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH ACEH
Surat Kementerian Dalam Negeri Jakarta No.Des.18/1/24 Tanggal 28 Januari 1955 Perihal perubahan Pasal 3 Instruksi Menteri Dalam Negeri Tanggal 13 Mei 1953 No.Des. 18/7/40. Kepada semua Gubernur Kepala daerah,Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,Walikota Jakarta Raya,Semua Residen,Semua Bupati Dan SEmua Wlikota.
Surat Gubernur/kepala Daerah ProvinsiSumatera Utara No. 6675/1-433/5/Des.
Surat Gubernur/kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 6675/1-433/5/Des. tanggal 17 Februari 1955 tentang perubahan pasal 3 Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Mei 1953 No.Des 18/7/40. kepada semua Residen, semua Bupati/Kepala Daerah Kabupaten dan Semua Walikota.
-
Surat Gubernur/kepala Daerah ProvinsiSumatera Utara No. 6675/1-433/5/Des.
Bagian dariKHAZANAH ARSIP STATIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH ACEH
Surat Gubernur/kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 6675/1-433/5/Des. tanggal 17 Februari 1955 tentang perubahan pasal 3 Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Mei 1953 No.Des 18/7/40. kepada semua Residen, semua Bupati/Kepala Daerah Kabupaten dan Semua Walikota.