Peraturan Komisaris Pemerintahan Pusat untuk Sumatera Utara No.98/KPPSU tanggal 12 Agustus 1949 tentang Anggota Badan Executif Dewan perwakilan Rakyat Kabupaten Berasal dari Pegawai di bebaskan dari Jabatannya tahun 1949

Salinan Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1952 Presiden Republik Indonesia. perihal tentang Kedudukan Pegawai Negeri Selama Menjalankan Sesuatu Kewajiban Negara Diluar lingkungan Jabatan yang Dipangkunya.

Keputusan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie No.1 dan 2 bertempat di Sigli,tahun 1949

Keputusan Rapat Badan Executief Dewan kota Kutaradja No.1-8 tahun 1949

Keputusan Rapat Badan Executief Dewan Kota Kotaraja Pada Hari Senin tanggal 5 September 1949 No.7 Perihal Los gantoeng permohonan mendirikan los-los disebelah los tjik Maneh di Pasar Aceh dari 21 orang.

Keputusan Sidang Badan Executif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 1949 No.9 perihal tentang Pengangkatan kembali Pegawai-pegawai bahagian keuangan di kantor Bupati Aceh Selatan dan Kantor-kantor kewedaan yang telah diberhentikan dengan hormat,pada jabatan Keuangan Kabupaten Aceh Selatan.

Keputusan Sidang Badan Executif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 1949 No.10 Perihal tentang Berhentinya Pesuruh Kantor Pemeriksa Sekolah-Sekolah Kewedaan Tapaktuan,Baharoensjah,dan Pengangkatan gantinya Mohd.Iljas sebagai pegawai angkatan Baru.

Keputusan Sidang Badan Executif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan hari Selasa tanggal 20 November 1949 No.21 perihal tentang Surat permintaan berhenti dari kualisi Motor boat Setia Boedi,Nja'Hasjim rl.

Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat Untuk Sumatera Utara No. 98/KPPSU tanggal 12 Agustus 1949 Menetapkan Peraturan terhadap Anggota-anggota Badan Executif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam daerah dimasa yang lampau merupakan Keresidenan Aceh/Langkat.

Salinan Radiogram K.P.P.S.U tanggal 11/06/1949 No.I/U tentang Permohonan penjelasan lengkap berkenaan Keputusan No 16, 17, 21, 22 dan 24/pem/pdri guna menghilangkan keraguan dalam menjalankan urusan sipil yang berkaitan dengan pamongpraja dan jabatan-jabatan yang tidak termasuk dalam lingkungan Dinas Provinsi Sumatera Utara.