Surat Keputusan Mentri Sosial P-20-10.34/828 tentang penetapan bahwa perang dimasukan dalam lingkungan Kementrian Sosial dan diberi kedudukan sebagai satu kantor, Tahun 1955

Surat Keresidenan Aceh kepada Pemerintah Pusat NRI di Bukit Tinggi tentang Sanggahan penetapan Pemerintah Pusat atas Sibolga sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara dan meminta tertap di Kutaraja tahun 1948

Memori penyerahan Kabupaten Aceh Barat eks - Pembantu Bupati Raja Kelelong dengan Bupati Kepala Daerah Aceh Barat O.K.H. Salamoeddin

Surat No. 1183/Um/Rah., tanggal 17 Juli 1952, tentang Hirarki Pemerintahan, dari Koordinator Pemerintahan untuk Aceh Kepada Semua Bupati/Wedana seluruh Aceh Terlampir: (1) Surat No. 6300/5/Um., tanggal 10 September 1951, tentang Surat-menyurat, dari Koordinator Pemerintahan untuk Aceh Kepada Semua Bupati-bupati seluruh Aceh/Wali kota Kutaraja (2) Surat No. 3514/5/Um., tanggal 16 Mei 1950, tentang Surat-menyurat resmi, dari a/n Gubernur Aceh, sekretaris kepada 1. Bupati-bupati seluruh Aceh/Langkat (+ rekaman untuk Wedana-wedana yang bersangkutan) 2. Kepala jawatan/Kantor Central + Propinsi (3) Surat No. 683/35/Um., tanggal 14 Februari 1951, tentang Surat-menyurat, dari A.n Gubernur Propinsi Sumatera Utara Kepada yang terhormat saudara Koordinator Pemerintahan Aceh

Surat No. 1183/Um/Rah.. tanggal 17 Juli 1952. tentang Hirarki Pemerintahan. dari Koordinator Pemerintahan untuk Aceh Kepada Semua Bupati/Wedana seluruh Aceh Terlampir: (1) Surat No. 6300/5/Um.. tanggal 10 September 1951. tentang Surat-menyurat. dari Koordinator Pemerintahan untuk Aceh Kepada Semua Bupati-bupati seluruh Aceh/Wali kota Kutaraja (2) Surat No. 3514/5/Um.. tanggal 16 Mei 1950. tentang Surat-menyurat resmi. dari a/n Gubernur Aceh. sekretaris kepada 1. Bupati-bupati seluruh Aceh/Langkat (+ rekaman untuk Wedana-wedana yang bersangkutan) 2. Kepala jawatan/Kantor Central + Propinsi (3) Surat No. 683/35/Um.. tanggal 14 Februari 1951. tentang Surat-menyurat. dari A.n Gubernur Propinsi Sumatera Utara Kepada yang terhormat saudara Koordinator Pemerintahan Aceh

Surat no. 921/PGD/PSU/P.-, tanggal 26 februari 1946, dari Wakil Kepala Jawatan pengairan , jalan-jalan dan gedung-gedung Propinsi Sumatera Utara kepada Paduka Tuan Gubernur Ketua Badan Pekerja D.P.S.O., tentang Rancangan formasi pegawai d.l.l. terlampir Daftar A rancangan formasi pegawai untuk kantor pusat Jawatan pengairan, jalan-jalan, gedung-gedung Propinsi Sumatera Utara, dan Daftar B susunan keadaan pegawai yang ada sekarang (26 februari 1949)

Surat no. 921/PGD/PSU/P.-. tanggal 26 februari 1946. dari Wakil Kepala Jawatan pengairan . jalan-jalan dan gedung-gedung Propinsi Sumatera Utara kepada Paduka Tuan Gubernur Ketua Badan Pekerja D.P.S.O.. tentang Rancangan formasi pegawai d.l.l. terlampir Daftar A rancangan formasi pegawai untuk kantor pusat Jawatan pengairan. jalan-jalan. gedung-gedung Propinsi Sumatera Utara. dan Daftar B susunan keadaan pegawai yang ada sekarang (26 februari 1949)

Surat putusan Menteri Sosial tentang Kantor Urusan Korban Perang yang dimasukkan dalam lingkungan Kementerian Sosial dan penunjukan sdr. R. Gaos Hardjasoemantri sebagai Ketua Panitia Pusat Peraturan Umum Kecelakaan Perang dan sebagai Kepala Kantor Urusan Korban Perang

Surat putusan Menteri Sosial tentang Kantor Urusan Korban Perang yang dimasukkan dalam lingkungan Kementerian Sosial dan penunjukan sdr. R. Gaos Hardjasoemantri sebagai Ketua Panitia Pusat Peraturan Umum Kecelakaan Perang dan sebagai Kepala Kantor Urusan Korban Perang

Surat putusan tentang penetapan undang-undang darurat mengenai penimbunan barang-barang