Susunan struktur organisasi Keresidenan Aceh tahun 1954

Surat No. 1183/Um/Rah.. tanggal 17 Juli 1952. tentang Hirarki Pemerintahan. dari Koordinator Pemerintahan untuk Aceh Kepada Semua Bupati/Wedana seluruh Aceh Terlampir: (1) Surat No. 6300/5/Um.. tanggal 10 September 1951. tentang Surat-menyurat. dari Koordinator Pemerintahan untuk Aceh Kepada Semua Bupati-bupati seluruh Aceh/Wali kota Kutaraja (2) Surat No. 3514/5/Um.. tanggal 16 Mei 1950. tentang Surat-menyurat resmi. dari a/n Gubernur Aceh. sekretaris kepada 1. Bupati-bupati seluruh Aceh/Langkat (+ rekaman untuk Wedana-wedana yang bersangkutan) 2. Kepala jawatan/Kantor Central + Propinsi (3) Surat No. 683/35/Um.. tanggal 14 Februari 1951. tentang Surat-menyurat. dari A.n Gubernur Propinsi Sumatera Utara Kepada yang terhormat saudara Koordinator Pemerintahan Aceh

Surat No. 1016/27/Um.. tanggal 28 Januari 1952. tentang Pembahagian beras kepada Pegawai Negeri. dari A.N. Koordinator Pemerintahan untuk Aceh Bupati jdp Kepada 1. Bupati-bupati seluruh Aceh/ Wali kota Kutaraja (+ rekaman buat Wedana-wedana) 2. Kepala-kepala Jawatan/Kamtor di Kutaraja Terlampir: Catatan ringkas dari penjelasan yang diberikan oleh utusan Gubernur Sumatera Utara mengenai soal pembagian beras kepada Pegawai Negeri dalam pertemuan pada tanggal 26 Januari 1952 bertempat di kediaman Koordinator Pemerintahan Aceh di Kutaraja

Struktur Organisasi dan personalia Kantor Gubernur Kepala Dearah Provinsi Sumatera Utara . meliputi Nama pegawai yang mengepalai seksi. pangkat. dan tugas. tahun 1953

Surat No. 3266 c/Rhs 54. tanggal 11 Agustus 1955. dari Tengkoe Soeleiman kepada Bupati/Kelapa Daerah Kabupaten Aceh Barat. perihal Memori penyerahan

Daftar gedung-gedung Kabupaten Aceh Barat

Surat putusan Menteri Sosial tentang Kantor Urusan Korban Perang yang dimasukkan dalam lingkungan Kementerian Sosial dan penunjukan sdr. R. Gaos Hardjasoemantri sebagai Ketua Panitia Pusat Peraturan Umum Kecelakaan Perang dan sebagai Kepala Kantor Urusan Korban Perang

RIJST. Regelen in het belang van de rijstvoor ziening van de bevolking. "Rijstordonnantie 1948".

IN NAAM DER KONINGEN DE HOGE VERTEGENWOORDIGEN VAN DE KROON IN INDONESIE

1948 No. 144 GOEDEREN. DISTRIBUTIE. Voorzieningen met betrekking tot de verkoop. de aflevering. het vervoer. de bewerking en/of verwerking van gecontroleerde goerderen. "Ordonnantie Gecontroleerde Goederen 1948".