Seri Keputusan Menteri pertama sehubungan dengan masalah upah pekerja pemerintah, tugas belajar tahun 1961

Seri Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan sehubungan dengan masalah badan penilaian, pendaftaran

Seri Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan sehubungan dengan masalah hari libur, pensiun Kepala sekolah, Penyediaan kredit dinas, pengangkatan pegawai

Seri Intruksi Presiden/ Panglima tentang Gerakan gotong-royong pengumpulan padi agar keperluan masyarakat akan beras dapat terpenuhi dan penetapan bahan-bahan untuk membimbing team-team indoktrinasi

Salinan Surat Kementerian Dalam Negeri No. Pemx 25/1/21 tanggal 25 Juli 1952 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Gubernur, Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Protocol pelatinkan resmi Walikota Medan.

Salinan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 14827/2/2, 1773/5/DPRD.- tanggal 23 Maret 1952 tentang penyampaian Surat Edaran Mentri Dalam Negeri No. 9/7/28 tanggal 12 Maret 1952 tentang Petunjuk pedoman bentuk Peraturan Daerah

Petikan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nr.43050/K tanggal 28 Februari 1951 Menetapkan, Bahwa Bagian Urusan Perjalanan pada Kantor Pusat Perbendeharaan Di semarang dimasukkan kedalam Lingkungan Kekuasaan Djawatan Perjalanan, Dengan Ketentuan, Bahwa seluruh Pegawai Bagian Termasuk Dimaksukan Kedalam Susunan Pegawai Djawatan tersebut.

Petikan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nr.43050/K tanggal 28 Februari 1951 Menetapkan. Bahwa Bagian Urusan Perjalanan pada Kantor Pusat Perbendeharaan Di semarang dimasukkan kedalam Lingkungan Kekuasaan Djawatan Perjalanan. Dengan Ketentuan. Bahwa seluruh Pegawai Bagian Termasuk Dimaksukan Kedalam Susunan Pegawai Djawatan tersebut.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 1949 Tentang Daerah Militer Darah Istimewa Yokjakarta.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 1949 Tentang Daerah Militer Darah Istimewa Yokjakarta.