185 hasil temuan terkait secara langsung Tidak termasuk peristilahan sempit
Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1952
Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1952 Tentang Pembelian Barang-Barang Untuk perlengkapan Djawatan-Djawatan Dan Organisasi-Organisasi Pemerintah.
-
Peraturan pemerintah No.8 Tahun 1949
Bagian dariKHAZANAH ARSIP STATIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH ACEH
Peraturan pemerintah No.8 Tahun 1949 Tentang Bintang Gerilya.
Peraturan pemerintah No.8 Tahun 1949
Peraturan pemerintah No.8 Tahun 1949 Tentang Bintang Gerilya.
-
Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1949
Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1949 Tentang Kewajiban Berbakti Bagi Pelajar.
-
Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1949
Bagian dariKHAZANAH ARSIP STATIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH ACEH
Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1949 Tentang Kewajiban Berbakti Bagi Pelajar.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 1949.
Bagian dariKHAZANAH ARSIP STATIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH ACEH
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 1949 Tentang Daerah Militer Darah Istimewa Yokjakarta.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 1949.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 1949 Tentang Daerah Militer Darah Istimewa Yokjakarta.
-
Petikan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nr.43050/K
Petikan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nr.43050/K tanggal 28 Februari 1951 Menetapkan, Bahwa Bagian Urusan Perjalanan pada Kantor Pusat Perbendeharaan Di semarang dimasukkan kedalam Lingkungan Kekuasaan Djawatan Perjalanan, Dengan Ketentuan, Bahwa seluruh Pegawai Bagian Termasuk Dimaksukan Kedalam Susunan Pegawai Djawatan tersebut.
-
Petikan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nr.43050/K
Bagian dariKHAZANAH ARSIP STATIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH ACEH
Petikan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nr.43050/K tanggal 28 Februari 1951 Menetapkan. Bahwa Bagian Urusan Perjalanan pada Kantor Pusat Perbendeharaan Di semarang dimasukkan kedalam Lingkungan Kekuasaan Djawatan Perjalanan. Dengan Ketentuan. Bahwa seluruh Pegawai Bagian Termasuk Dimaksukan Kedalam Susunan Pegawai Djawatan tersebut.
Petunjuk pedoman Bentuk Peraturan Daerah
Salinan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 14827/2/2, 1773/5/DPRD.- tanggal 23 Maret 1952 tentang penyampaian Surat Edaran Mentri Dalam Negeri No. 9/7/28 tanggal 12 Maret 1952 tentang Petunjuk pedoman bentuk Peraturan Daerah
-