Log in
Have an account?
Email
*
Password
*
Log in
Quick links
Quick links
Home
About
Help
/index.php/privacy
Clipboard
Clipboard
Clear all selections
Go to clipboard
/index.php/user/clipboardLoad
/index.php/user/clipboardSave
Browse
Browse
Archival descriptions
Authority records
Archival institutions
Functions
Subjects
Places
Digital objects
Search
Search
Global search
Search
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
Advanced search »
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
Holdings
Quick search
Fonds
NU - Daftar Arsip Statis Gubenur Aceh
41 more...
42/2 - Petunjuk Pelaksanaan penyusuain ijazah tamatan semua bidang pendidikan untuk pengangkatan Pegawai Negeri.
43/2 - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1950 tentang Kedudukan Pegawai Negeri dalam menjalankan sesuatu kewajiban Negara di luar lingkungan djabatab yang dipangkunya.
44/2 - Peraturan Pemerintah Nomor ,14 Tahun 1950 tentang pemberhentian untuk sementara waktu bagi Pegawai Negeri yang di berhentiakan dengan hormatatau tidak dengan hormat.
45/2 - Peraturan Pemerintah Nomor.10 Tahun 1949 dan Nomor1 Tahun 1950 tentang pemberian uang tunggu bagi Pegawai Negeri yang diberhentikan dengan hormat.
46/2 - Pedoman / ketentuan gaji, tunjan Djabatan serta uang tambahan pemulihan bagi Pegawai Negeri Seluruh Indonesia masa trasisi Pemerintahan RIS Ke Pemerintahan Republik Indonesia.
47/2 - Peraturan Menteri Agama tentang pemberian tunjangan ikatan Dinas Kepada Pelajar Sekolah Guru agama dan Hakim islam Negeri 1950
48/2 - Peraturan tentang pemberin uang loebur kepada Pegawai Negeri 1950
49/2 - Peranturan Sementara tentng pemberian tunjangan Pindah kepada Pegawai NegeriSipil [Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 229479/UP tanggal 22 Nopember 1950]
50/2 - Peraturan Kepegawaian tentang pemberian uang pemulihan kepada pegawai yang setia sejak Pengangkatannya sampai dengan pensiun terhitung mulai 17 Agustus 1945 sampai dengan 1 januari 1950
22 more...
Reports
Pedoman / ketentuan gaji, tunjan Djabatan serta uang tambahan pemulihan bagi Pegawai Negeri Seluruh Indonesia masa trasisi Pemerintahan RIS Ke Pemerintahan Republik Indonesia.
There are no relevant reports for this item
Cancel