FondsA1 - Khasanah Arsip Setwilda Tingkat I Daerah Istimewa Aceh Tahun 1984
254 more...
255/25 - Surat Tentang Pembukaan Musda Ke II HKTI Tanggal 6 S/d 7 februari 1984 Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
256/25 - Kunjungan Kerja Gubernur Aceh Yang Disertai Oleh Ketua Dharma Wanita Dan Tim Penggerak PKK Ke Daerah Tingkat II Aceh Tenggara.
257/25 - Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Selaku Pembina Dharma Wanita Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor: 261/598/1984 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor: Kep.01/Pembina/XII/1983 Tanggal 1 Desember 1983 Tentang Pembentukan Dan Pengesahan Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dan Sekretaris Badan Pembinaan Pengamalan Dan Pengamanan Pancasila Dharma Wanita Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
258/25 - Surat Tentang Partisipasi Pemda Dalam Rangka Persiapan Pemilu 1987 Di Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
259/25 - Naskah Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum Fraksi DPR Mengenai Lima Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Pemilihan Umum, Perubahan Undang-Undang Susunan Dan Kedudukan MPR Pada Tahun 1984.
260/25 - Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor: 760.04/719 /1984 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Tim Koordinasi Pengendalian Dan Pengawasan Pembangunan Daerah Tingkat I Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
261/25 - Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor: 160.05/683 /1984 Tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pemeriksa Surat Keterangan Dan Pernyataan Calon Pengganti Antar Waktu Keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
262/25 - Surat Tentang Minta Bantuan Untuk Memindahkan Kios-Kios Liar Yang Terdapat Di samping Pinggir Pagar Rumah Sakit Umum Dr.Zainoel Abidin Jalan Kakap Dalam Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
263/25 - Surat tentang keamanan/kebersihan lapangan udara Blang Bintang Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
390 more...

Reports

Naskah Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum Fraksi DPR Mengenai Lima Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Pemilihan Umum, Perubahan Undang-Undang Susunan Dan Kedudukan MPR Pada Tahun 1984.