235 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital
Wakil kepala jabatan Pendidikan pengajaran dan kebudayaan Sumatera Utara
Bagian dariGubernur Aceh Tahun 1950
Panggilan, tanggal 02 Januari 1950,- tentang Wakil kepala jabatan Pendidikan pengajaran dan kebudayaan Sumatera Utara
-
Bagian dariGubernur Aceh Tahun 1950
Maklumat/pengumuman, tanggal 28 Februari 1950,- tentang Wakil kepala jabatan kesehatan Propinsi Aceh dengan dalam kewedanaan Meulaboh sekarang ini telah berpenyakit cacar
-
wajib bermotor memiliki sip A, BI,BII,yang di keluarkan oleh propinsi Aceh
Bagian dariGubernur Aceh Tahun 1950
Maklumat, No. 11/25/Ga/1950 tanggal 21 Agustus 1950.- tentang wajib bermotor memiliki slip A, BI,BII,yang di keluarkan oleh Propinsi Aceh
-
Undang-Undang permohonan grasi yang akan berlaku untuk seluruh daerah Indonesia
Bagian dariGubernur Aceh Tahun 1950
Surat No. 6944/10/Um.- tanggal 24 Oktorber 1950 dari Gubernur Aceh kepada Bupati-bupati seluruh Aceh tentang Undang-Undang permohonan grasi yang akan berlaku untuk seluruh daerah Indonesia
-
Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Bagian dariGubernur Aceh Tahun 1950
Salinan Rencana Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
-
Undang-undang darurat No.13 Tahun 1950
Bagian dariGubernur Aceh Tahun 1950
Undang-undang darurat No.13 Tahun 1950 Tentang Pinjaman Darurat.
-
Udang-udang Nomor 4 tahun 1950
Bagian dariGubernur Aceh Tahun 1950
Udang-udang nomor 4 tahun 1950 tentang dasar-darsar pendidikan dan pengajaran di sekolah, tahun 1950
-
Turunan, Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1950.
Bagian dariGubernur Aceh Tahun 1950
Turunan, Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1950. tentang Daftar Susunan Pangkat Dan Kenaikan Pangkat Pegawai negeri.
-
Turunan Putusan Menteri Dalam Negeri, No.UP 38/1/16.- Tanggal 19-11-1949
Bagian dariGubernur Aceh Tahun 1950
Turunan Putusan Menteri Dalam Negeri, No.UP 38/1/16.- Tanggal 19-11-1949. Memutuskan terhitung Mulai Tanggal 9 Agustus 1949. Mencabut Surat Keputusan Tanggal 18 September 1948 No.U.P.31/2/10. Penyerahan hak mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Republik Indonesia
-
Turunan Peraturan Presiden No. 1 tahun 1949.
Bagian dariGubernur Aceh Tahun 1950
Turunan Peraturan Presiden No. 1 tahun 1949 Tentang Penyerahan Hak kekuasaan Untuk Memberikan Kenaikan Gaji Tertentu Kepada Pegawai Negeri Republik Indonesia.
-