- FondB.1 - Arsip Setwilda Tingkat I Daerah Istimewa Aceh ( Biro Pemerintah ) Tahun 1952 - 1973
- 24 lebih...
- B.25/2 - Ketetapan Majelis Permusyarawatan Rakyat Republik Indonesia tentang garis - garis besar haluan Negara.
- B.26/2 - Peraturan Pemerintahan No 21 tahun 1954 tentang istirahat tahunan bagi buruh.
- B.27/2 - Surat — surat tentang pengangkatan / pencalonan Kepala Daerah dalam Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- B.28/2 - Surat Keputusan Gubernur / Kepala Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh tentang usul penetapan status Perwakilan Kabupaten Aceh Tengah.
- B.29/2 - Berkas mengenal bahan - bahan Pemilihan Umurn dalam Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- B.30/2 - Surat - Surat tentang pemilihan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan utusan - utusan daerah (Provinsi Daerah Istimewa Aceh ) tahun 1971.
- B.31/2 - Pedoman Menteni Dalam Negeri No : pemda 417/46 tentang komposisi anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Utusan Daerah.
- B.32/2 - Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 tahun 1971 tentang tata cara pencalonan dan pemilihan tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai utusan daerah.
- B.33/2 - Keputusan Menteri Dalam Negeri No : 93 tahun 1971 tentang penetapan jumlah anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat utusan Golongali Politik dan Golongan Karya berdasarkan imbangan hasil pemilihan umum dan penetapan organisasi yang memperoich jarnirian utusan di MPR.
- 91 lebih...